Pantau - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penambahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pembentukan batalyon-batalyon baru ditujukan untuk menjaga kekayaan negara sekaligus mencegah berbagai praktik ilegal di wilayah Indonesia.
Penjelasan itu disampaikan Prabowo di hadapan sejumlah pemimpin media massa nasional dan tokoh masyarakat dalam pertemuan di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada pekan sebelumnya.
Prabowo menyebut praktik yang perlu dicegah antara lain pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan perkebunan liar yang dapat terjadi ketika pengawasan terhadap suatu wilayah tidak memadai.
Lebih dari 360 Kabupaten Belum Memiliki Kehadiran Satuan TNI
Presiden meyakini kondisi ideal adalah setiap kabupaten memiliki satu batalyon yang dapat menjaga wilayah tersebut, tetapi kekuatan TNI saat ini dinilai belum mampu menghadirkan satuan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Prabowo menyebut masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.
"Padahal di situ ada kekayaan kita, karena itulah selama sekian puluh tahun terjadilah illegal logging (pembalakan liar, red.), illegal mining (tambang ilegal, red.), kebun-kebun liar," kata Presiden Prabowo sebagaimana disiarkan Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan contoh dampak minimnya pengawasan terhadap kekayaan negara dengan menyebut adanya perkebunan kelapa sawit yang ditemukan beroperasi di kawasan hutan lindung.
Menurut Presiden, praktik serupa dapat terjadi di berbagai daerah lain tanpa penindakan apabila pengawasan tidak dilakukan secara terus-menerus.
Prabowo menekankan luasnya wilayah Indonesia membuat negara membutuhkan pengawasan yang memadai hingga tingkat daerah.
"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar, bukan kabupaten yang kecil-kecil. Kabupaten itu besar," ujar Presiden.
Penambahan Batalyon Berdampak pada Anggaran Pertahanan
Pembentukan batalyon-batalyon baru juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran pertahanan untuk mendukung penambahan kekuatan tersebut.
Prabowo membandingkan belanja pertahanan Indonesia dengan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara dan menyebut anggaran pertahanan nasional masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Anggaran kita termasuk yang paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP (PDB, red.) kita," kata Presiden.
Prabowo menyebut belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade terakhir berada pada kisaran 0,9 persen dari PDB, sementara Singapura disebut mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk pertahanan.
Presiden menilai sistem pertahanan dan keamanan yang merata membutuhkan kehadiran unsur pertahanan yang cukup kuat di berbagai wilayah Indonesia.
"Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam (pertahanan dan keamanan, red.) yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," sambung Presiden.
- Penulis :
- Leon Weldrick
