Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan anggarannya kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis.
Sudaryono menjelaskan 1.653 satuan pendidikan yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG terdiri atas sekolah internasional dan sekolah swasta kalangan atas.
"Misalnya seperti SMA Taruna Nusantara itu tidak mendapatkan MBG, kemudian termasuk sekolah-sekolah internasional (seperti sekolah berkurikulum) Cambridge, kemudian yang (berada di) level-level itu," katanya.
BGN Konfirmasi Langsung kepada Sekolah dan Wali Murid
Menurut Sudaryono, sekolah-sekolah yang tidak lagi menjadi penerima MBG tersebut termasuk dalam kelompok sekolah yang menolak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Penentuan satuan pendidikan tersebut mengacu pada data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
BGN tidak hanya menggunakan data Kemendikdasmen, tetapi juga melakukan konfirmasi ulang secara langsung kepada sekolah terkait.
Konfirmasi tersebut tidak hanya dilakukan kepada kepala sekolah, tetapi juga secara kolektif kepada seluruh wali murid di sekolah bersangkutan.
Sudaryono mengatakan para wali murid menyetujui sekolah tersebut tidak perlu menerima Program MBG sehingga anggarannya dapat dialihkan kepada sekolah lain.
"Wali murid semuanya itu menyetujui bahwa sekolah itu tidak perlu dikirim MBG dengan alasan supaya anggaran yang harusnya dipakai itu bisa dipergunakan untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan," ujar Sudaryono.
Dengan penghapusan tersebut, anggaran yang sebelumnya dialokasikan kepada 1.653 satuan pendidikan dapat digunakan untuk kelompok penerima lain yang dinilai lebih membutuhkan.
BGN menyebut pengalihan fokus penerima itu sebagai langkah refocusing agar Program MBG semakin tepat sasaran, termasuk dengan mengarahkan program ke wilayah 3T.
"Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Jadi, selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran, aman, akuntabel, dan berkelanjutan," tutur Sudaryono.
BGN Evaluasi Kasus Gangguan Kesehatan dalam Program MBG
Selain menyesuaikan sasaran penerima, BGN juga melakukan pembenahan tata kelola penyajian makanan agar pelaksanaan Program MBG berjalan semakin baik.
Sudaryono mengakui terdapat sejumlah kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG sehingga evaluasi terus dilakukan terhadap berbagai kemungkinan penyebab.
Evaluasi mencakup proses pengolahan makanan di dapur, kondisi di lingkungan sekolah, pemahaman petugas terhadap standar operasional prosedur (SOP), perjalanan atau distribusi makanan, hingga cara makanan ditempatkan setelah tiba di sekolah.
"Bahwa ada beberapa kasus-kasus gangguan kesehatan karena program MBG, kami juga terus berbenah. Masalahnya dari mana? Apakah masalah yang di dapur? Apakah masalahnya dari sekolah? Apakah masalahnya ada pada ketidakpahaman SOP dari petugas kita? Apakah masalahnya pada perjalanan? Apakah masalahnya ditaruh di lantai? Ini memang banyak sekolah, banyak case, tentu saja kesadaran dan literasi terkait keamanan dan literasi kesehatan menjadi penting," ujarnya menegaskan.
Sudaryono menilai banyaknya sekolah serta beragamnya kasus membuat kesadaran dan literasi mengenai keamanan serta kesehatan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program MBG.
BGN menegaskan adanya selisih terhadap target jumlah penerima manfaat bukan berarti Program MBG dihentikan, melainkan menjadi bagian dari pembenahan sebelum dan selama ekspansi program terus dilakukan.
- Penulis :
- Arian Mesa
