Pantau - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan opsi skema subsidi yang tengah dibahas untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 menjadi sekitar Rp97 juta per jemaah, meski keputusan final belum ditetapkan.
Marwan menyampaikan hal tersebut setelah memimpin pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (17/9/2026).
Pembahasan Panitia Kerja (Panja) Haji masih berlangsung, sementara Komisi VIII DPR terus menghimpun aspirasi terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan persiapan haji 2027.
“Sepanjang menunggu pembahasan ini kita melakukan kunjungan spesifik untuk mendengarkan harapan masyarakat, terutama jemaah untuk pelayanan dari pemerintah kita,” ujar Marwan.
Biaya Penerbangan Jadi Perhatian
Marwan mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi Komisi VIII untuk disampaikan kepada pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027.
Selain kualitas pelayanan, ia menyoroti pentingnya kepastian biaya agar calon jemaah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dana pelunasan.
“Karena itu kita butuh keputusan yang segera untuk memudahkan jemaah mempersiapkan kemampuannya. Karena kalau ada rentang waktu yang agak panjang, mencari biaya tambahan pelunasan itu masih memungkinkan untuk dia,” katanya.
Menurut Marwan, tingginya biaya penerbangan menjadi salah satu komponen yang masih mendapat perhatian dalam pembahasan biaya haji.
Komisi VIII belum mengambil keputusan akhir mengenai skema pembiayaan haji 2027 dan masih membahas sejumlah opsi bersama pimpinan DPR RI serta pemerintah.
Skema Subsidi Dibahas untuk Tekan Biaya
Salah satu opsi yang dibahas adalah skema subsidi yang menurut Marwan dapat menekan akumulasi biaya penerbangan dan komponen subsidi sehingga rata-rata biaya berada di bawah Rp100 juta atau sekitar Rp97 juta per jemaah.
“Belum kita ambil kesimpulan ya, tapi pimpinan DPR sudah menyarankan ke kita, usulan parlemen mensubsidi sekitar 25 persen jemaah. Maka nanti penerbangan pun diwajibkan untuk mensubsidi 25 persen. Maka akumulasi dari ongkos normal dengan akumulasi subsidi itu bisa menurunkan sekitar menjadi Rp97 juta, sudah di bawah Rp100 juta,” ujar Marwan.
Marwan menegaskan opsi tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk kemungkinan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Itu yang akan kita tempuh, tapi tentu tidak mudah karena belum tentu Saudi mau,” tambahnya.
Marwan berharap pembahasan biaya haji dapat segera diselesaikan sehingga pemerintah, pemangku kepentingan di daerah, dan calon jemaah memperoleh kepastian untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027.
“Kalau bisa, Senin kita ketok,” harapnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
