Pantau - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi untuk memperkuat kinerja, pengawasan, keselamatan pelayaran, serta pelayanan transportasi laut.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Farida Makhmudah mengatakan pergantian tersebut dilakukan bersamaan dengan penunjukan pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP).
"Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya. Jadi bukan hanya di Dirjen Hubla tapi juga di Kepala BPSDMP (yang pergantian)," kata Farida saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Lollan Panjaitan Ditunjuk sebagai Plt Dirjen Hubla
Kementerian Perhubungan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Penunjukan Lollan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tetap berjalan setelah pergantian Muhammad Masyhud.
Sementara itu, pergantian pimpinan BPSDMP dilakukan karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.
Kementerian Perhubungan kemudian menunjuk pelaksana tugas Kepala BPSDMP guna memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan organisasi.
Farida menegaskan mutasi dan pergantian pejabat merupakan bagian dari evaluasi manajerial serta penyegaran organisasi yang lazim dilakukan dalam pemerintahan.
Evaluasi tersebut diarahkan agar organisasi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara lebih optimal.
Kementerian Perhubungan juga mempertimbangkan kebutuhan penguatan kepemimpinan dan sistem pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Pergantian pimpinan diharapkan dapat menyamakan fokus seluruh jajaran sekaligus mempercepat peningkatan keselamatan pelayaran dan efektivitas pengawasan sektor transportasi laut.
Keselamatan Pelayaran Jadi Prioritas
Farida mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
Kementerian Perhubungan bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan transportasi.
Pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek regulasi dan administrasi, tetapi juga mencakup penguatan pengawasan operasional di lapangan.
Farida menegaskan Kementerian Perhubungan tidak memandang pergantian pimpinan sebagai ukuran keberhasilan ataupun kegagalan seorang pejabat.
Pergantian tersebut dipandang sebagai bagian dari kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat pelaksanaan tugas.
Melalui penyegaran kepemimpinan, Kementerian Perhubungan berharap penguatan pengawasan dan peningkatan keselamatan pelayaran dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut kepada masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
