Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mendorong penguatan pengawasan dan edukasi terhadap penawaran perjalanan haji dan umrah di media sosial untuk mencegah masyarakat tergiur janji keberangkatan dalam waktu singkat tanpa masa tunggu.
Ina menyampaikan hal tersebut saat meninjau Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Banten, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Menurut Ina, masyarakat masih menemukan iklan di media sosial yang menawarkan keberangkatan haji dengan biaya ratusan juta rupiah dan menjanjikan keberangkatan dalam waktu singkat.
“Kalau sudah soal haji itu iklan, haji Rp400 juta, Rp500 juta langsung berangkat? Terus ada juga yang mengatakan khusus atau bagaimana, yang satu prioritas atau apa, yang satunya lagi Rp250 juta. Orang kan tergiur, Pak. Rp250 juta tidak nunggu terus langsung berangkat,” ujar Ina.
Ia menilai promosi semacam itu berpotensi membingungkan masyarakat yang belum memahami mekanisme penyelenggaraan ibadah haji.
Edukasi Haji di Daerah Diminta Diperluas
Selain pengawasan terhadap promosi di ruang digital, Ina meminta edukasi mengenai mekanisme resmi penyelenggaraan haji diperluas hingga ke daerah.
Ia mengatakan sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi resmi sehingga membutuhkan penyuluhan secara langsung.
Ina mencontohkan pengalamannya saat melakukan sosialisasi di Situbondo, ketika masyarakat disebut cenderung lebih mempercayai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Menurutnya, pemerintah, DPR, dan KBIHU perlu bersinergi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan haji dan umrah.
“Memang kita juga harus kerja sama dengan KBIHU karena untuk manasik dan yang lainnya. Tetapi perlu juga diberikan masukan dan teguran, jangan seolah-olah KBIHU lebih tinggi daripada Kemenhaj dan Anggota Dewan yang selalu keliling ke masyarakat,” katanya.
Pengawasan Diminta Punya Indikator Jelas
Ina juga meminta langkah pengawasan terhadap praktik yang merugikan calon jamaah memiliki implementasi, capaian, dan indikator keberhasilan yang jelas.
“Saya setuju (tagline-nya), bongkar mafia haji dan umrah. Jangan sampai istilahnya ‘hangat-hangat tahi ayam’. Ini kan harus ada implementasinya, ada capaiannya, ada barometernya, indikatornya apa,” ujarnya.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang Abdullah Hasyim turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan haji maupun umrah dari agen yang status dan afiliasinya tidak jelas.
Ia meminta masyarakat memastikan legalitas serta informasi mengenai penyelenggara sebelum menggunakan layanan haji atau umrah yang ditawarkan.
“Ketika ada agen, tanda kutip, yang memang terafiliasi atau yang mungkin tidak terafiliasi, itu yang memang kita masukkan untuk diimbau. Jangan tergoda, karena Pak Menteri sudah menyampaikan, jangan tergiur, tertipu,” ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
