Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membahas mekanisme pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh saat bertemu Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) Zheng Shanjie di China.
" Saat bertemu dengan ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu," kata Luhut kepada ANTARA di Beijing, Jumat (18/9/2026).
Luhut berada di China pada 15-18 September 2026 untuk menghadiri sejumlah pertemuan, termasuk China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang.
Dalam kunjungannya, Luhut juga bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekjen Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Dongfeng, Ketua NDRC Zheng Shanjie, serta memberikan kuliah umum di Universitas Tsinghua.
Luhut Sebut Pembayaran Utang Perlu Ditindaklanjuti
Luhut mengatakan pembahasan mengenai pembayaran utang Whoosh perlu dilanjutkan pada tingkat teknis, termasuk terkait struktur pembayarannya.
"Karena kita tidak boleh biarkan berlalu begitu saja, yang rugi kita juga, harus ada yang 'follow up' teknis dan kita bicara bagaimana struktur (pembayaran utang) karena toh yang mengerjakan kemarin juga kita (di Kemenkomarves) jadi saya tahu, lalu juga Pak Airlangga Menko Perekonomian juga harus tahu, Presiden Prabowo juga sudah dikonfimasi dan menteri keuangan lalu tahu dan Menteri Keuangan Suahasil sudah tahu," kata Luhut menjelaskan.
Menurut Luhut, koordinasi pihak-pihak terkait pembayaran utang Whoosh sudah dapat dilakukan secara terintegrasi.
"Karena Presiden sudah kasih 'green light' tinggal eksekusinya saja, dari Dewan Ekonomi Nasional bantu supaya cepat (disampaikan ke China) karena perkawanan (dengan pejabat China) jadi kelihatannya akan berjalan lancar," ujar Luhut menambahkan.
Luhut juga menyatakan pihak China tidak mempermasalahkan mekanisme pembayaran utang tersebut.
"Tidak ada masalah, dan kalau kita lihat Whoosh sudah mengubah pola hidup kita karena bisa rumah di Jakarta, makan siang sudah di Bandung, bisa bolak-balik, dan bahkan banyak juga yang sudah minta keberlanjutan Whoosh sampai ke Surabaya, saya singgung juga (dalam pertemuan dengan pejabat China)," papar Luhut.
Restrukturisasi Utang hingga Pengalihan Saham Dibahas
Terkait keberlanjutan proyek kereta cepat, Luhut menyampaikan Presiden Prabowo Subianto perlu menunjuk menteri koordinator yang menangani pelaksanaannya.
"Entah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), atau siapa, nanti akan, melaksanakan, harus keberlanjutan begitu," katanya.
Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun.
Pemerintah juga disebut berencana mengambil alih kepemilikan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang selama ini dikuasai konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Sebanyak 40 persen saham lainnya tetap dipegang konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Kementerian Keuangan disebut sedang menjalankan due diligence serta evaluasi nilai saham PSBI yang akan dialihkan.
Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan proses pengambilalihan pengelolaan KCIC ke Kementerian Keuangan tetap berjalan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
