Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/9/2026), saat menanggapi rencana Prabowo mengenai pendidikan negeri gratis, termasuk peluang penggunaan uang sitaan tindak pidana korupsi sebagai salah satu sumber pembiayaan.
"Inilah kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pendidikan gratis. Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama," kata Fikri.
FPKS Klaim Anggaran Bisa Menjangkau Sekolah Swasta
Fikri mengatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah melakukan penghitungan terkait skema pendanaan pendidikan gratis tersebut.
Menurut Fikri, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tidak hanya dapat digunakan untuk menggratiskan sekolah negeri, tetapi juga menjangkau lembaga pendidikan swasta.
"Dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sebagaimana amanat konstitusi kita, maka FPKS sudah menghitung dari SD sampai Perguruan Tinggi (PT), bahkan tidak hanya negeri, tapi swasta juga bisa gratis," tegas Fikri.
Ia juga menyebut pelaksanaan pendidikan gratis akan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/XXII/2024 yang menurut keterangannya akan mulai tercermin dalam postur APBN 2027.
Menurut Fikri, putusan tersebut mengatur pembebasan biaya pendidikan tingkat SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Prabowo Rencanakan Rapat Bahas Pendidikan Gratis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak Indonesia saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta International Convention Center, Jumat (18/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan akan menggelar rapat terbatas untuk merumuskan kebijakan biaya pendidikan negeri gratis mulai tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
Klaim mengenai kecukupan alokasi 20 persen APBN dan rincian rencana kebijakan tersebut dalam artikel ini bersumber dari keterangan yang diberikan, karena penelusuran sumber daring untuk verifikasi tambahan tidak tersedia dalam sesi ini.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
