Pantau - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong penguatan hilirisasi produk perikanan nasional melalui pengembangan produk olahan siap masak (Ready to Cook) dan siap santap (Ready to Eat) berbasis kearifan lokal untuk memenuhi pasar domestik, ekspor, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dorongan tersebut disampaikan Titiek Soeharto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bali di Kabupaten Badung, Jumat (18/9/2026).
Kunjungan tersebut berfokus pada penguatan nilai tambah produk perikanan melalui penjaminan mutu dan keamanan pangan dari hulu hingga hilir.
Produk Lokal Bali Didorong Naik Kelas
Titiek menilai perubahan pola konsumsi masyarakat dan perkembangan sektor pariwisata Bali menjadi peluang bagi pelaku usaha perikanan untuk mengembangkan produk bernilai tambah.
"Komisi IV memandang potensi perikanan nasional tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan produksi saja, namun harus mampu diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, praktis, aman, bermutu, serta sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen," ujar Titiek Soeharto saat menyampaikan pengantar Kunjungan Kerja Spesifik di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, Bali memiliki kekayaan kuliner dan identitas budaya yang dapat dikembangkan menjadi produk perikanan modern tanpa menghilangkan cita rasa serta kearifan lokal.
Namun, Titiek menegaskan penguatan standar mutu dan sertifikasi keamanan pangan tidak boleh menciptakan beban birokrasi baru bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Kami mendorong agar sistem penjaminan mutu dan sertifikasi tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, khususnya bagi UMKM. Namun pengawasan tetap harus kuat, proses pelayanan semakin sederhana, cepat, terintegrasi, transparan, dan biayanya terjangkau," tegas Titiek.
Produk Perikanan Disiapkan untuk Pasokan MBG
Komisi IV DPR RI juga mendorong produk perikanan lokal yang telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu untuk semakin banyak dimanfaatkan sebagai pasokan Program Makan Bergizi Gratis.
"Produk perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diharapkan dapat semakin banyak dimanfaatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini penting untuk meningkatkan konsumsi protein ikan yang mempunyai nilai gizi tinggi seperti Omega-3 untuk kecerdasan otak anak-anak," jelas Titiek Soeharto.
Berdasarkan policy brief Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, penguatan ekosistem mutu perikanan di Bali masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti potensi duplikasi pengawasan antarinstansi, prosedur sertifikasi berulang, serta biaya dan waktu yang harus ditanggung pelaku usaha.
Integrasi Pengawasan Didorong Perkuat Pasar Ekspor
Komisi IV merekomendasikan penguatan sinergi dan integrasi layanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPMHKP, Badan Karantina Indonesia, Badan Pangan Nasional, BUMN Pangan ID FOOD, dan pemerintah daerah.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyederhanakan proses pengawasan dan sertifikasi sekaligus memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia.
Langkah itu juga dinilai diperlukan untuk memperluas kesepakatan Mutual Recognition Arrangement (MRA) di pasar internasional serta menjamin keamanan rantai dingin (cold chain) sejak bahan baku hingga produk sampai kepada konsumen.
- Penulis :
- Aditya Yohan
