Pantau - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menyoroti kondisi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara setelah capaian administrasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan membaik, sementara angka kerugian daerah justru meningkat.
Sorotan tersebut disampaikan Hanif saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendalami kinerja BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Sultra Pertahankan WTP 13 Kali Berturut-turut
Hanif mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dari sisi administrasi pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemprov Sultra kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Capaian tersebut sekaligus membuat Pemprov Sultra mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
"Perbaikan dari sisi administrasinya di Sulawesi Tenggara ini sudah cukup baik, dibuktikan dengan opini WTP yang sudah 13 kali berturut-turut. Kemudian juga dengan TLHP-nya yang mengalami peningkatan," ujar Hanif.
Namun, Hanif menilai capaian administratif tersebut perlu dilihat lebih jauh dengan mencermati dampak nyata pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pendalaman Komisi XI bersama BPK menunjukkan adanya kondisi yang perlu mendapat perhatian karena angka kerugian meningkat di tengah perbaikan indikator administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
"Yang menarik, terdapat paradoks bahwa ternyata angka kerugiannya juga meningkat," katanya.
BPK Didorong Perkuat Dampak Pengawasan
Hanif menilai kondisi tersebut menjadi catatan bagi BPK agar fungsi pemeriksaan dan pengawasan tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif.
Politisi Fraksi PKB tersebut mengatakan hasil pemeriksaan juga perlu memberikan dampak terhadap pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan daerah.
Komisi XI DPR RI karena itu menyarankan pengawasan BPK semakin diarahkan pada upaya memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan.
Langkah tersebut diharapkan membuat rekomendasi hasil pemeriksaan tidak hanya meningkatkan kepatuhan administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas penggunaan anggaran daerah.
"Kami menyarankan kepada BPK agar kinerja pengawasan itu bisa berefek betul terhadap perbaikan sistem, perbaikan tata kelola dan pada akhirnya meningkatkan kualitas dari penggunaan anggaran yang ada di pemerintah daerah," pungkas Hanif.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
