Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi memastikan pembangunan infrastruktur konektivitas digital di Jawa Tengah tidak hanya mengatasi wilayah blank spot, tetapi juga mampu beroperasi secara berkelanjutan.
Permintaan tersebut disampaikan Anton saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke BAKTI Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2026).
"Intinya tidak boleh ada daerah yang blank spot di Jawa Tengah. Tidak cuma itu, BAKTI juga harus memastikan keberlanjutannya bagaimana," ujar Anton.
BTS Harus Didukung Listrik dan SDM
Anton mengatakan keberlanjutan layanan perlu diperhatikan sejak tahap pembangunan hingga pengoperasian infrastruktur digital.
Menurut Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut, keberadaan Base Transceiver Station (BTS) tidak akan berfungsi optimal apabila tidak didukung pasokan listrik dan sumber daya manusia yang memadai.
"Percuma ada BTS tapi tidak ada listriknya," katanya.
Karena itu, Anton mendorong penerapan cost sharing antara BAKTI dan pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur konektivitas.
Pemerintah daerah, menurutnya, dapat mengambil peran dalam penyediaan lahan, dukungan listrik, hingga sumber daya manusia.
Internet Didorong Beri Dampak Ekonomi
Selain memastikan keberlanjutan layanan, Komisi I DPR RI akan mengukur dampak pembangunan konektivitas digital terhadap perekonomian masyarakat Jawa Tengah.
Anton mencontohkan akses internet dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memasarkan dan menjual produknya melalui platform digital.
"Sekarang cukup buka Tokopedia, kita bisa punya toko 24 jam buka. Tapi kalau tidak ada internetnya, blank spot, bagaimana kita mau jualan," jelasnya.
Terkait gangguan layanan atau downtime akibat persoalan listrik maupun pemeliharaan, Anton mengatakan penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Solusi teknis dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia, termasuk satelit maupun serat optik.
"Intinya jangan sampai terlalu lama masyarakat tidak ada sinyal," tegasnya.
Komisi I Minta Akses Pemantauan Real Time
Dalam aspek pengawasan, Anton meminta Komisi I DPR RI diberikan akses terhadap dashboard yang menampilkan kondisi jaringan secara real time.
Akses tersebut diperlukan agar wilayah yang mengalami gangguan, penurunan kualitas layanan, maupun blank spot dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
"Kami bisa memantau daerah mana saja yang down, atau lemot, atau bahkan blank spot. Kami punya datanya real time," pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
