Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) secara konsisten untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus membangun budaya literasi.
Lestari menilai langkah nyata perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan TBM yang selama ini banyak tumbuh dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
"TBM bukan sekadar tempat menyimpan buku. TBM merupakan infrastruktur literasi warga yang membuka ruang belajar, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau perpustakaan dan layanan pendidikan secara memadai," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/9/2026).
"Jangan biarkan TBM mati perlahan karena kekurangan buku dan dukungan operasional. Negara dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir untuk memastikan ruang-ruang belajar masyarakat ini tetap hidup," ujarnya.
Survei Ungkap 58 Persen TBM Kekurangan Koleksi Buku
Penelitian yang diterbitkan dalam ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Volume 4 Nomor 4 pada Juli 2026 memuat hasil survei terhadap 172 pengelola TBM di 27 provinsi.
Survei tersebut mencatat 49 persen TBM memiliki lebih dari 30 pembaca anak, sedangkan 39 persen TBM memiliki 30 hingga 60 pembaca remaja dan dewasa.
Namun, sebanyak 58 persen TBM yang disurvei menilai koleksi bukunya belum memadai, sedangkan hanya 18 persen menyatakan koleksi yang dimiliki telah memadai.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai kesenjangan antara jumlah pembaca dan ketersediaan koleksi perlu dijawab melalui kebijakan yang terencana.
"Minat membaca itu ada. Masyarakat datang dan anak-anak membutuhkan bahan bacaan. Persoalannya, ruang baca yang mereka datangi tidak memiliki koleksi yang cukup dan terus diperbarui," kata Rerie.
Pemerintah Daerah Didorong Perkuat Dukungan TBM
Anggota Komisi X DPR RI tersebut mendorong pemerintah pusat dan daerah membangun skema dukungan berkelanjutan bagi TBM.
Dukungan tersebut menurutnya tidak hanya berupa pengadaan buku, tetapi juga peningkatan kapasitas pengelola, penyediaan ruang yang layak, dan pelaksanaan program literasi sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Rerie menilai pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keberadaan TBM sehingga dukungannya tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah harus memandang TBM sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia di daerahnya, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat," tegasnya.
Selain pemerintah, Rerie mendorong keterlibatan dunia usaha, penerbit, perguruan tinggi, pegiat literasi, dan komunitas melalui kemitraan konkret.
Ia menyebut skema pembiayaan dapat diperkuat melalui integrasi anggaran pemerintah pusat dan daerah, dana desa sesuai ketentuan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut juga mendorong evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang masih membebani biaya produksi dan distribusi buku, termasuk beban pada bahan baku kertas.
"Pembiayaan TBM tidak dapat terus bergantung pada satu sumber. Harus dibangun ekosistem gotong royong yang terukur, transparan, dan berkelanjutan," ujarnya.
Rerie menegaskan keberadaan TBM merupakan bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat.
"Gerakan literasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan saling menunggu. Literasi adalah fondasi bagi lahirnya manusia yang mampu berpikir merdeka dan bangsa yang berdaulat," pungkas Rerie.
- Penulis :
- Aditya Yohan
