Pantau - Anggota MPR dari kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi penambahan anggaran dan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada 2027 serta meminta peningkatan tersebut diikuti penguatan tata kelola agar bantuan tepat sasaran.
Penambahan anggaran membuat pagu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp66,440 triliun dengan tambahan Rp1,267 triliun yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan KIP Kuliah.
“Penambahan anggaran dan kuota ini merupakan keputusan strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. KIP Kuliah bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi jembatan mobilitas sosial yang memungkinkan seorang anak mengubah masa depan dirinya dan keluarganya melalui pendidikan tinggi,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Fahira mengatakan peningkatan anggaran harus dibarengi dengan tata kelola yang memastikan bantuan memberikan dampak nyata bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Setiap rupiah KIP Kuliah adalah amanah untuk menjaga hak pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Penambahan kuota harus berarti semakin banyak mahasiswa dapat masuk, bertahan, lulus, dan memiliki masa depan yang lebih baik—bukan sekadar bertambahnya nama penerima,” ungkap Fahira Idris.
Fahira Sampaikan Enam Catatan KIP Kuliah 2027
Fahira menyampaikan enam catatan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto untuk memastikan penambahan anggaran dan kuota KIP Kuliah 2027 berdampak bagi penerima.
Catatan pertama adalah perlunya peta jalan dan target KIP Kuliah 2027 yang terukur, mulai dari jumlah mahasiswa baru dan penerima berkelanjutan hingga distribusi PTN, PTS, pendidikan vokasi, serta afirmasi bagi wilayah 3T, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
Catatan kedua adalah penyempurnaan ketepatan sasaran dengan memadukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi faktual sehingga perubahan desil tidak otomatis menggugurkan bantuan.
Catatan ketiga adalah keterbukaan kuota dan proses seleksi melalui dasbor publik yang menampilkan jumlah kuota, kriteria seleksi, realisasi penerima, dan penyaluran pada setiap perguruan tinggi dengan tetap melindungi data pribadi mahasiswa.
Catatan keempat adalah memastikan dana diterima mahasiswa secara langsung, tepat waktu, utuh, dan layak serta mencegah pemotongan, penahanan, maupun pungutan tambahan kepada penerima.
Catatan kelima adalah memastikan penambahan kuota tetap memberikan akses kepada pendidikan bermutu dengan pengawasan terhadap kualitas program studi, pelaporan PDDikti, perkembangan akademik, serta risiko mahasiswa putus kuliah.
Catatan keenam adalah mengukur keberhasilan program hingga kelulusan dan mobilitas sosial penerima melalui indikator masa studi, penyerapan kerja, kewirausahaan, pendidikan lanjutan, dan kontribusi alumni.
KIP Kuliah Didorong Jadi Ekosistem Pengembangan Talenta
Fahira mendorong KIP Kuliah berkembang dari program pembiayaan pendidikan menjadi ekosistem pengembangan talenta nasional.
Menurut dia, perguruan tinggi tidak cukup hanya menerima kuota, tetapi perlu memastikan mahasiswa penerima memperoleh pendidikan bermutu, menyelesaikan studi, serta memiliki kesiapan memasuki dunia kerja atau membangun usaha.
Platform Satu Beasiswa Indonesia juga didorong untuk dikembangkan menjadi basis data penerima dan alumni yang terhubung dengan PDDikti, program magang, pembinaan karier, dunia usaha, serta kebutuhan pembangunan daerah.
“Ukuran keberhasilan KIP Kuliah bukan hanya berapa besar anggarannya atau berapa banyak penerimanya. Ukuran utamanya adalah berapa banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat kuliah tanpa haknya dipotong, lulus tepat waktu, mandiri secara ekonomi, dan mengangkat kesejahteraan keluarganya,” pungkas Fahira Idris.
Kemdiktisaintek sebelumnya menyampaikan penyesuaian pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Senin (21/9/2026).
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
