Pantau - Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri bersama sejumlah kementerian dan lembaga memperkuat komitmen integrasi data untuk membangun pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang saling terhubung, efisien, aman, dan terverifikasi.
Penguatan integrasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan focus group discussion (FGD) dan joint commitment di Gedung Baintelkam Polri, Jakarta, Rabu.
Kegiatan itu melibatkan Baintelkam Polri bersama BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
Polri Dorong Ekosistem Layanan SKCK Terintegrasi
Analisis Intelijen Tingkat III Baintelkam Polri Kombes Pol. M. Sandy Hermawan mengatakan pelayanan publik saat ini tidak cukup hanya mengandalkan proses digitalisasi.
Menurut Sandy, pengembangan pelayanan publik selanjutnya membutuhkan keterhubungan data antara berbagai layanan dan instansi.
SKCK menjadi salah satu pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bekerja, menempuh pendidikan, hingga melakukan perjalanan ke luar negeri.
Pelayanan SKCK juga bersinggungan dengan sejumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya sehingga dibutuhkan fondasi ekosistem layanan digital yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga.
Integrasi tersebut dinilai tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan kerja sama dan keterlibatan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
"Dari layanan yang berjalan sendiri menuju ekosistem yang terhubung. Terhubung untuk interoperabilitas serta bagaimana efisiensi bersama," ungkap Sandy.
Melalui FGD tersebut, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait membahas upaya menyamakan persepsi mengenai pengembangan integrasi data dalam pelayanan SKCK.
Pertemuan juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dalam proses integrasi sekaligus mendiskusikan peran dan tanggung jawab masing-masing institusi.
Para peserta turut membahas langkah yang diperlukan untuk merealisasikan integrasi layanan SKCK secara bersama-sama.
Komitmen Bersama Dukung Transformasi Pelayanan Publik
Sebagai langkah konkret dari hasil FGD, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan joint commitment oleh pihak-pihak yang terlibat.
Joint commitment tersebut menjadi bentuk komitmen lintas kementerian dan lembaga dalam mendorong transformasi ekosistem tata kelola pelayanan SKCK.
Melalui integrasi data, layanan yang sebelumnya berjalan secara terpisah diharapkan berkembang menjadi ekosistem yang saling terhubung serta mendukung interoperabilitas data.
Integrasi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan efisiensi bersama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan SKCK.
Transformasi ekosistem tata kelola SKCK diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara nasional.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga itu juga diarahkan untuk mendukung agenda transformasi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.
"Semoga kolaborasi hari ini menjadi langkah awal menuju layanan SKCK yang lebih baik bagi masyarakat, aman, dan terverifikasi dengan baik," kata Sandy.
- Penulis :
- Shila Glorya
