Pantau - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut pagu anggaran Kementerian Transmigrasi pada 2027 mencapai Rp947,27 miliar dengan prioritas memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dari total pagu tersebut, Rp612,47 miliar atau 64,66 persen dialokasikan untuk program transmigrasi, sedangkan 35,34 persen digunakan untuk mendukung pelaksanaan manajemen Kementerian Transmigrasi.
"Untuk tahun anggaran 2027, pagu Kementerian Transmigrasi adalah sebesar Rp947,27 miliar. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, kami menentukan prioritas dengan sangat jelas," kata Mentrans dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan pembagian antarunit organisasi, Sekretariat Jenderal memperoleh Rp329,63 miliar dan Inspektorat Jenderal mendapat Rp9,58 miliar.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mendapatkan Rp384,13 miliar, sementara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi memperoleh Rp223,93 miliar.
Mentrans mengatakan keterbatasan ruang fiskal membuat kementerian harus menetapkan prioritas penggunaan anggaran secara tepat agar memberikan dampak sebesar mungkin bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Trans Tuntas dan Trans Lokal Jadi Prioritas
Arah kebijakan pembangunan transmigrasi difokuskan pada penciptaan kawasan ekonomi produktif yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menarik investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Mentrans, masuknya investasi membutuhkan kepastian status lahan dan tata ruang serta dukungan infrastruktur dasar, ketersediaan tenaga kerja, dan iklim berusaha yang kondusif.
Karena itu, penyelesaian persoalan pertanahan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maupun calon investor.
Program prioritas pertama pada 2027 adalah Trans Tuntas yang diarahkan untuk menyelesaikan inventarisasi dan evaluasi lahan di kawasan transmigrasi.
Program tersebut juga mencakup penerbitan sertifikat hak milik (SHM) bagi transmigran serta penyelesaian kasus pertanahan dan tumpang tindih lahan.
"Tahun 2027 ditargetkan antara lain penerbitan 3.254 SHM serta penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi," ujarnya.
Program prioritas kedua adalah Trans Lokal yang diarahkan agar pembangunan kawasan transmigrasi memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat setempat.
Melalui Trans Lokal, masyarakat setempat diharapkan menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri sekaligus menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi.
Program itu juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, aktivitas ekonomi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.
"Selain mendorong produktivitas dan kegiatan ekonomi, kami juga terus memastikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran, termasuk melalui pemenuhan hak atas catu pangan dan perbekalan yang lebih berkualitas," jelasnya.
Trans Patriot Siapkan 445 Peserta dan 250 Beasiswa
Program prioritas ketiga adalah Trans Patriot yang pada 2027 akan kembali menugaskan 445 orang dalam 89 tim ekspedisi Patriot.
Kementerian Transmigrasi juga menyiapkan sebanyak 250 beasiswa Patriot.
Para peserta Trans Patriot tidak hanya ditugaskan untuk melakukan pengabdian, tetapi juga diharapkan menjadi pemecah masalah atau problem solver di kawasan transmigrasi.
"Bukan hanya memetakan potensi ekonomi, tetapi juga membawa teknologi, meningkatkan produktivitas, membangun model bisnis, memperkuat UMKM, serta menghubungkan masyarakat dengan pasar dan investor," bebernya.
Program prioritas keempat adalah Trans Karya Nusa yang diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi melalui penguatan lembaga-lembaga ekonomi.
Trans Karya Nusa juga mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi, dan investasi.
Trans Gotong Royong Libatkan Pemerintah hingga Dunia Usaha
Program prioritas kelima adalah Trans Gotong Royong yang menekankan kolaborasi berbagai pihak dalam membangun kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, serta DPR RI.
"Ini sangat penting, Kementerian Transmigrasi tidak mungkin membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru seorang diri. Pembangunan kawasan membutuhkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan politik dan pengawasan dari Komisi V DPR RI," kata Mentrans.
- Penulis :
- Leon Weldrick
