Pantau - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong percepatan realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) melalui pembangunan proyek, penguatan jaringan listrik, kepastian regulasi, serta masuknya investasi dan teknologi dalam skala besar.
Eddy menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam rangkaian New York Climate Week 2026 pada sesi yang diselenggarakan Climate Group dan RE100 di The Glasshouse, New York, Amerika Serikat.
Forum tersebut mengangkat tema From Pledge to Panel: How Indonesia Can Deliver on Its 100GW Solar Ambition yang membahas langkah Indonesia merealisasikan target pengembangan energi surya.
Program PLTS 100 GW Masuki Tahap Pelaksanaan
Eddy mengatakan program PLTS 100 GW telah memasuki tahap pelaksanaan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan peletakan batu pertama secara serentak di 15 lokasi.
Menurut Eddy, tahap awal program tersebut mencakup kapasitas sekitar 5,2 GWp yang saat ini memasuki proses konstruksi.
“Target 100 GW sudah bertransformasi menjadi agenda strategis pembangunan untuk mempercepat transisi energi. Ukuran keberhasilannya adalah proyek yang selesai sesuai jadwal, tersambung ke jaringan, dan menghasilkan listrik berdasarkan kontrak yang telah disepakati,” ujar Eddy.
Politikus Fraksi PAN tersebut mengatakan Rencana Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034 membawa kebutuhan investasi sekitar 180 miliar dolar AS dengan sekitar 73 persen kapasitas pembangkit baru terbuka bagi independent power producers.
Menurutnya, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.600 GW, termasuk sekitar 3.286 GW tenaga surya, sedangkan kapasitas energi terbarukan yang telah dioptimalkan baru berada di kisaran 7 GW.
“Gap ini merupakan peluang yang besar. Fokus kita sekarang adalah memperkuat koordinasi, memberikan kejelasan regulasi, dan menjaga konsistensi kebijakan,” kata Eddy.
Tiga Agenda Didorong untuk Percepat Transisi Energi
Eddy menyebut terdapat tiga agenda utama yang perlu dijalankan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Agenda tersebut meliputi pembukaan ruang lebih besar bagi modal swasta, pembentukan kerangka regulasi yang mendukung corporate offtake atau pembelian listrik terbarukan oleh perusahaan, serta penguatan dan modernisasi jaringan listrik bersama PLN.
Eddy mengatakan implementasi penuh rencana penyediaan tenaga listrik diperkirakan dapat menciptakan lebih dari 1,7 juta green jobs serta memberikan tambahan sekitar 0,1 hingga 0,7 persen terhadap pertumbuhan produk domestik bruto tahunan.
Ia juga menyoroti posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan teknologi transisi energi.
Kemitraan Internasional Diarahkan pada Modal dan Teknologi
Dalam forum tersebut, Eddy mengatakan kemitraan internasional perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan modal, teknologi dan manufaktur, serta permintaan listrik.
Menurutnya, ketiga unsur tersebut diperlukan agar pembangunan proyek energi terbarukan dalam skala besar dapat memperoleh pembiayaan dan berkembang secara berkelanjutan.
“Modal diperlukan untuk membiayai proyek dalam skala yang besar. Teknologi dan manufaktur dibutuhkan agar semakin banyak komponen dan kapasitas produksi yang dibangun di Indonesia. Sementara komitmen permintaan melalui kontrak listrik jangka panjang akan memperkuat kelayakan pembiayaan proyek,” tutup Eddy.
- Penulis :
- Aditya Yohan
