Pantau - Anggota MPR RI dari Kelompok DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mendorong lima penguatan dalam Kerangka Konseptual Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) agar forum tersebut memiliki nilai tambah dalam diplomasi parlemen sekaligus membawa kepentingan daerah ke dalam agenda regional.
Fahira menyampaikan pandangan tersebut saat mengikuti Forum Konsultasi dan Pembahasan Kerangka Konseptual FSAT di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (24/9/2026).
“FSAT harus punya nilai tambah yang jelas. Jangan sampai hanya menjadi forum baru yang menambah kalender pertemuan. Kehadirannya harus mampu membawa persoalan konkret daerah ke meja kerja sama regional dan menghasilkan tindak lanjut yang dapat diukur,” ujar Fahira Idris.
FSAT Didorong Bawa Kepentingan Daerah
Fahira mengatakan diplomasi parlemen semakin penting karena pembangunan daerah berkaitan dengan dinamika lintas negara, mulai perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kemaritiman, konektivitas, hingga kawasan perbatasan.
Menurut Senator DKI Jakarta tersebut, DPD RI memiliki karakter sebagai representasi daerah yang dapat membawa perspektif lokal ke dalam kerja sama regional.
Fahira menilai Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk melihat keterkaitan tersebut karena letaknya berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta memiliki pengalaman kerja sama lintas batas.
Ia juga menyoroti keberadaan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang telah menjadi wadah kerja sama parlemen nasional di kawasan ASEAN.
“Karena AIPA sudah memiliki peran yang kuat, FSAT hadir bukan untuk menggantikannya. Justru kekhasan FSAT harus dicari pada ruang yang belum banyak disentuh, terutama representasi wilayah dan bagaimana kepentingan daerah dapat lebih terartikulasikan dalam diplomasi parlemen,” katanya.
Fahira Usulkan Lima Penguatan FSAT
Penguatan pertama yang didorong Fahira adalah menjadikan representasi wilayah dan kepentingan daerah sebagai nilai tambah utama FSAT dengan memanfaatkan karakter senat atau upper houses yang berkaitan dengan representasi wilayah.
Isu konektivitas perbatasan, ekonomi maritim, perdagangan lintas batas, lingkungan, mobilitas masyarakat, pariwisata, dan ekonomi digital dinilai dapat menjadi fokus yang membedakan FSAT dari forum parlemen regional lainnya.
“Suara daerah harus naik kelas. Persoalan yang dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan atau kepulauan harus mempunyai jalur untuk masuk menjadi perhatian regional,” ujar Fahira Idris.
Penguatan kedua adalah merancang keanggotaan yang adaptif terhadap perbedaan sistem parlemen negara-negara Asia Tenggara, termasuk negara yang tidak memiliki sistem bikameral atau majelis tinggi.
Fahira menyebut model keanggotaan berlapis maupun partisipasi sebagai mitra dan pengamat dapat menjadi opsi yang dikaji lebih lanjut.
Penguatan ketiga adalah membangun mekanisme yang menghubungkan aspirasi daerah dengan agenda regional dan memastikan hasil pembahasannya kembali kepada daerah dalam bentuk tindak lanjut.
Fahira mengusulkan model regional issue brief yang dilengkapi indikator manfaat bagi daerah dan follow-up dashboard.
“Kita perlu mengetahui isu apa yang dibawa daerah, apa yang dibahas, siapa yang menindaklanjuti, dan apa hasilnya. Diplomasi harus mempunyai jejak manfaat yang bisa ditelusuri,” katanya.
Persoalan Lintas Batas Bisa Jadi Agenda Awal
Penguatan keempat adalah memulai kerja FSAT dengan agenda lintas batas yang konkret dan membutuhkan perhatian parlemen dari sejumlah negara.
Fahira menilai pengalaman Kepulauan Riau dalam Sosek Malindo, hubungan Batam-Singapura-Johor, investasi, konektivitas digital, pariwisata, dan isu maritim dapat menjadi ruang awal untuk menguji relevansi FSAT.
Penguatan kelima adalah memastikan hasil kerja FSAT dapat diukur dan melengkapi mekanisme kawasan yang sudah tersedia.
Fahira mendorong keluaran berupa kajian bersama, laporan kepentingan regional, matriks tindak lanjut, rekomendasi komparatif, serta komunikasi reguler dengan AIPA dan jalur kerja sama eksekutif.
“Ukuran keberhasilan FSAT nantinya bukan seberapa sering pertemuan dilakukan atau seberapa luas jejaring yang terbentuk. Ukurannya adalah seberapa baik forum ini mampu menghubungkan diplomasi parlemen dengan kebutuhan konkret masyarakat dan daerah di Asia Tenggara,” ujar Fahira Idris.
FSAT Diharapkan Jadi Jembatan Suara Daerah
Fahira berharap konsultasi penyusunan Kerangka Konseptual FSAT dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, mitra parlemen Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri, AIPA, serta pemangku kepentingan lainnya sebelum desain kelembagaan ditetapkan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar FSAT dapat menjadi wadah yang membawa perspektif dan persoalan daerah ke tingkat regional.
“Jika dirancang dengan tepat, FSAT dapat menjadi jembatan yang membuat suara daerah semakin terdengar dalam kerja sama kawasan. Daerah tidak hanya menjadi penerima dampak integrasi regional, tetapi ikut memberi perspektif dan menawarkan solusi bagi kemajuan Asia Tenggara,” pungkas Fahira Idris.
- Penulis :
- Aditya Yohan
