Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti keberadaan sekitar 400 jalur tidak resmi atau jalur tikus di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang berpotensi digunakan sebagai akses keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia.
Yahya mengatakan banyaknya jalur tidak resmi menjadi tantangan dalam memperkuat pengawasan perbatasan sekaligus memutus mata rantai perekrutan pekerja migran oleh agen maupun sindikat ilegal.
“Memang posnya cuma 52, jalur tikusnya ada 400, sehingga tidak mampu untuk mengawasi yang 400 itu. Tetapi karena sudah diketahui titik-titiknya, mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, terutama oleh aparat penegak hukum,” ujar Yahya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/9/2026).
Polisi, Imigrasi, dan KP2MI Diminta Perkuat Pengawasan
Yahya mengatakan posisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat pengawasan terhadap pergerakan PMI nonprosedural memerlukan perhatian khusus.
Jumlah pos pengamanan yang tersedia dinilai belum sebanding dengan banyaknya titik perlintasan tidak resmi di wilayah perbatasan tersebut.
Yahya mendorong penguatan pengawasan melalui sinergi antarlembaga, khususnya kepolisian, Imigrasi, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
“Kami mengimbau kepada aparat kepolisian, Imigrasi, dan KP2MI untuk melakukan kerja sama bagaimana cara menurunkan pekerja migran Indonesia nonprosedural ke luar negeri,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk mempersempit ruang keberangkatan PMI melalui jalur nonprosedural.
Faktor Ekonomi Turut Dorong PMI Berangkat Nonprosedural
Selain pengawasan perbatasan, Yahya menilai faktor ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja ke Malaysia melalui jalur nonprosedural.
Kesulitan memperoleh pekerjaan di Indonesia serta peluang kerja dan penghasilan yang dinilai lebih menarik di Malaysia disebut turut mendorong sebagian masyarakat mengambil jalur tersebut.
“Di Indonesia mengalami kesulitan untuk bekerja, sedangkan di Malaysia mendapatkan pekerjaan bahkan gajinya lebih tinggi. Sehingga ini yang membuat orang lebih tertarik untuk bekerja di Malaysia,” jelasnya.
Yahya mengatakan pencegahan keberangkatan PMI nonprosedural perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan pengawasan di wilayah perbatasan.
Edukasi mengenai risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural juga perlu diperkuat bersama pengawasan serta penindakan terhadap agen dan sindikat perekrut ilegal.
“Dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, pengawasan serta penindakan yang tegas, terutama terhadap agen-agen atau sindikat-sindikat yang mengirim pekerja nonprosedural ke luar negeri, karena dampaknya sangat berbahaya bagi pekerja nonprosedural itu sendiri, terutama bagi kesejahteraan dan keamanannya,” tuturnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
