Pantau - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendorong agenda transisi energi Indonesia memasuki tahap baru dari sekadar komitmen menuju kemitraan konkret untuk menggerakkan investasi, memperkuat ketahanan energi, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Eddy menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia Solar Investment Forum 2026 yang menjadi bagian dari New York Climate Week 2026 dengan tema “From Pledge to Partnership in Delivering Indonesia’s Energy Transition”.
Menurut Eddy, transisi energi perlu berjalan beriringan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, penguatan ketahanan energi, dan pencapaian komitmen dekarbonisasi Indonesia.
“Karena itu investasi energi terbarukan perlu diarahkan untuk memperkuat industri domestik, meningkatkan daya saing produk Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor, sekaligus membuka lapangan kerja baru,” tegasnya.
Program 100 GWp PLTS Butuhkan Investasi USD100 Miliar
Eddy menilai pengembangan energi surya memberikan momentum besar bagi Indonesia dengan program 100 GWp PLTS sebagai salah satu strategi dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dan pengurangan konsumsi energi fosil.
Program tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar USD100 miliar dengan sekitar USD70 miliar diharapkan berasal dari pengembang swasta dan independent power producer (IPP), termasuk untuk sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS).
Sementara itu, sekitar USD30 miliar dari kebutuhan investasi tersebut diperkirakan berasal dari pemerintah.
“Angka investasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan kemitraan yang kuat dengan investor, pengembang, lembaga pembiayaan, mitra pembangunan, serta pelaku industri. Karena itu, kepastian regulasi, kepastian harga, dan kejelasan skema offtake menjadi sangat penting,” kata Eddy.
Eddy Paparkan Lima Fondasi Transisi Energi
Eddy menyebut percepatan transisi energi perlu dibangun berdasarkan lima fondasi yang mencakup keselarasan dengan target pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan energi, keterjangkauan biaya dan kredibilitas pembiayaan, kesiapan industri domestik, serta integritas iklim melalui pengurangan emisi yang terukur dan dapat ditelusuri.
Menurut dia, kelima aspek tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem transisi energi yang investable dan berkelanjutan.
Pembiayaan transisi energi juga dinilai perlu dirancang agar tidak menimbulkan tekanan terhadap tarif listrik rumah tangga maupun industri, sementara pembiayaan konsesional dapat dimanfaatkan untuk menutup viability gap proyek energi terbarukan.
Eddy mengatakan parlemen memiliki posisi penting dalam membangun kepastian dengan terus membuka ruang dialog bersama pelaku industri dan investor.
“Kemitraan menjadi kata kunci karena agenda transisi energi sebesar ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, parlemen, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan,” tutur Eddy.
Transisi Energi Didorong Jadi Sumber Pertumbuhan Baru
Eddy mengatakan keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga kemampuannya menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, keterjangkauan, kesiapan industri, dan penurunan emisi.
“Solar energy dan transisi energi harus menjadi bagian dari kebijakan industri Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, transisi energi dapat menjadi sumber pertumbuhan baru sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam jangka panjang,” pungkas Eddy.
- Penulis :
- Aditya Yohan
