
Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 berkat kontribusinya mengoptimalkan data statistik sebagai kompas pembangunan daerah.
Penghargaan diserahkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.
Penghargaan tersebut diberikan atas sinergi Kemendagri dan BPS dalam memanfaatkan data statistik untuk mendukung kebijakan pemerintah, mulai dari pengendalian inflasi dan harga komoditas hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Mendagri mengapresiasi BPS yang selama ini mendukung Kemendagri dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap daerah, termasuk pengendalian inflasi.
“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? … Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS,” ujar Mendagri.
Kemendagri dan BPS Kembangkan IPH
Tito mengatakan pemanfaatan statistik memungkinkan Kemendagri memantau berbagai indikator daerah secara lebih terukur sekaligus menentukan langkah pengendalian berdasarkan data.
Menurut Tito, data inflasi daerah sebelumnya umumnya dirilis setiap bulan sehingga Kemendagri mengusulkan adanya instrumen yang dapat memantau dinamika harga secara mingguan.
Kemendagri dan BPS kemudian mengembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang memuat perkembangan harga komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.
Data tersebut dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi pengendalian inflasi daerah, termasuk komponen volatile food, administered prices, dan core inflation.
“Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus. Alhamdulillah [angka inflasi] bisa terkendali di angka yang dalam range 1,5 sampai 3,5 persen,” sambungnya.
Data BPS Digunakan Pantau Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Tito mengatakan data BPS juga akan dimanfaatkan untuk memonitor pertumbuhan ekonomi daerah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri bersama pihak terkait akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Mendagri turut mengapresiasi jajaran BPS yang disebutnya sebagai silent warrior karena memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meski pekerjaannya tidak selalu terlihat secara langsung.
“Dan mohon kerja samanya Bu [Kepala BPS]. Bencana kita sudah jalan cepat sekali dari BPS melalukan verifikasi. Apalagi yang Sumatera kita hampir ratusan ribu yang kita urusin, rumah yang kena musibah. Dan kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi untuk bantu Pak Anggito (Ketua Dewan Komisioner LPS) dengan Bu Kiki (Ketua Dewan Komisioner OJK),” tandasnya.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Penjamin Simpanan, serta pihak terkait lainnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




