Pantau - Komisi I DPR RI mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit TNI di seluruh Indonesia. Langkah ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap besaran Uang Lauk Pauk (ULP) prajurit.
Anggota Komisi I DPR RI, Achmad Daeng Sere, menilai evaluasi ULP perlu mempertimbangkan kebutuhan riil prajurit dan kemampuan fiskal negara. Pihaknya mengusulkan penyesuaian ULP khusus klaster makan siang hingga Rp50.000.
"Apabila memungkinkan dengan segala pertimbangan terutama kondisi keuangan kita, mungkin klaster tertentu di angka Rp50.000, khusus klaster makan siang, itu menjadi catatan kami dengan pimpinan," ujar Daeng.
Komisi I DPR RI berencana membawa usulan ini ke meja pembahasan bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan. Diskusi bersama pejabat kementerian dan pimpinan militer bertujuan melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.
"Kami akan coba rapatkan dengan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan para Kepala Staff Angkatan untuk bisa diperjuangkan yang lebih spesifik terkait ULP," katanya.
Keseimbangan Alutsista dan Fasilitas Operasional Prajurit
Daeng menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) dan kesejahteraan personil. Sejumlah fasilitas operasional seperti kamar mess dan alutsista di Lanud Adi Soemarmo membutuhkan pembenahan lanjutan.
"Kami berjuang dengan teman-teman pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi I terkait kesejahteraan karena kesejahteraan adalah kata kunci, dua yang tidak terpisahkan antara alutsista dengan kesejahteraan," tegas Daeng.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyuarakan hal serupa mengenai pemenuhan kebutuhan dasar pasukan. Anton mengingatkan kesiapan tempur prajurit berawal dari dukungan garis belakang yang solid.
"Kebutuhan dasar prajurit harus terpenuhi, jangan sampai kita kirim pasukan kita ke garis depan, tapi garis belakangnya tidak beres. Tentu segala aspek kesejahteraan prajurit harus diperhatikan," tutur Anton.
Anton menyoroti kondisi peralatan penunjang pertahanan udara di Lanud Adi Soemarmo. Radar operasional di pangkalan udara tersebut membutuhkan langkah peremajaan secepatnya.
Pihak legislatif menilai peremajaan radar sebagai prioritas utama pertahanan nasional. Komisi I DPR RI siap mengawal penganggaran sarana ini bersama pimpinan TNI Angkatan Udara.
"Kebutuhan radar ini harusnya skala prioritas, nanti kita akan rapatkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara sehingga bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya," pungkas Anton.
- Penulis :
- Khalied Malvino
