Pantau - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji dan membenahi tata kelolanya.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” kata Wamenhaj Dahnil Anzar saat menjelaskan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Kementerian Haji dan Umrah selanjutnya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menindaklanjuti instruksi tersebut.
Audit untuk Mengetahui Kondisi Keuangan Haji
Menurut Dahnil, Presiden meminta audit forensik agar pemerintah dapat mengetahui kondisi keuangan haji yang sebenarnya.
“Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena, Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi, jangan sampai kemudian financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji saat ini,” kata Dahnil.
Arahan audit tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan tidak terdapat praktik kecurangan dalam tata kelola penyelenggaraan haji.
Pemerintah turut menargetkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah terbebas dari praktik kartel.
“Supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah,” kata Dahnil.
Dalam pertemuan yang sama, Prabowo mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah dalam melakukan pembenahan tata kelola serta menindak berbagai praktik yang dinilai merugikan jamaah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan Presiden memerintahkan kementeriannya membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik kartel maupun kecurangan.
“Sapu ajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” kata Irfan menirukan instruksi Presiden.
Prabowo Usulkan Komposisi Bipih dan Nilai Manfaat 52:48
Selain membahas tata kelola keuangan haji, Presiden Prabowo memberikan usulan mengenai komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
Presiden mengusulkan komposisi Bipih dan nilai manfaat sebesar 52:48 agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak terlalu membebani jamaah.
Usulan tersebut disampaikan setelah Presiden menerima laporan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 diperkirakan mengalami kenaikan cukup signifikan.
Irfan menjelaskan perubahan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak terhadap kondisi ekonomi sehingga sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji perlu disesuaikan.
Meski terdapat komponen biaya yang harus berubah, Presiden menekankan agar penyesuaian tersebut tidak memberikan beban berlebihan kepada jamaah.
“Memang, ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tetapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jamaah,” kata Menteri Haji Mochamad Irfan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
