Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota, perusahaan, TNI, Polri, dan berbagai pihak telah menyalurkan sekitar 75,4 juta liter air bersih kepada lebih dari 2,3 juta warga yang terdampak kekeringan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bantuan air bersih telah didistribusikan ke 33 kabupaten/kota terdampak kekeringan di Jawa Tengah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 75.463.000 liter air bersih disalurkan selama periode 5 Juni hingga 28 September 2026.
Bantuan tersebut menjangkau 1.557.333 kepala keluarga (KK) atau 2.341.548 jiwa yang tersebar di 255 kecamatan serta 784 desa dan kelurahan.
CSR dan LSM Salurkan 38,7 Juta Liter Air
Dari keseluruhan bantuan, sebanyak 36.448.900 liter berasal dari dukungan ketersediaan air bersih melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.
Sebanyak 259.000 liter air bersih berasal dari dukungan APBN.
Sementara itu, sebanyak 38.755.100 liter berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun dukungan lembaga swadaya masyarakat.
Sejumlah daerah menerima distribusi air bersih dalam jumlah tinggi, antara lain Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Ahmad Luthfi mengatakan pemerintah telah memetakan daerah-daerah yang mengalami kekeringan dengan melibatkan berbagai unsur dalam penanganannya.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat kita salurkan air bersih,” kata Ahmad Luthfi.
Kekeringan di Lahan Pertanian Ikut Ditangani
Penanganan kekeringan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga dampaknya terhadap lahan pertanian.
Pemerintah memberikan perhatian terhadap ketersediaan air untuk menjaga produktivitas komoditas pangan dan ketahanan pangan.
Ahmad Luthfi meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota beserta jajarannya.
Koordinasi juga dilakukan bersama TNI untuk memetakan kebutuhan air dan melakukan intervensi terhadap lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Pemerintah memperhatikan kebutuhan air pada sawah tadah hujan maupun sawah yang menggunakan sistem irigasi.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah sumurisasi dan pipanisasi dengan melibatkan TNI.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujar Ahmad Luthfi.
Pemprov Siapkan Antisipasi Dampak Kekeringan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen sebelumnya mengimbau seluruh elemen masyarakat tetap waspada terhadap dampak kekeringan selama musim kemarau.
Gus Yasin juga meminta masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama menghadapi kondisi kekeringan.
Pemprov Jawa Tengah membuka kemungkinan meminta pelaksanaan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila diperlukan penanganan lanjutan.
Pemerintah juga berupaya mempercepat pembangunan serta memperkuat tanggul dan bendungan agar mampu menampung lebih banyak air ketika hujan turun.
Perlindungan bagi sektor pertanian turut disiapkan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat kekeringan.
“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” kata Taj Yasin.
- Penulis :
- Shila Glorya
