HOME  ⁄  Nasional

Pemkot Surabaya Siapkan Perluasan Bopda untuk Santri setelah Temukan Celah Data Pendidikan

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Pemkot Surabaya Siapkan Perluasan Bopda untuk Santri setelah Temukan Celah Data Pendidikan
Foto: (Sumber :Sejumlah santri membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/4/2022). ANTARA FOTO/Patrik Cahyo Lumintu/Zk/aww.)

Pantau - Pemerintah Kota Surabaya merancang perluasan jangkauan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) bagi santri dan peserta didik lembaga pendidikan keagamaan nonformal setelah menemukan sejumlah lulusan SD yang tidak tercatat sebagai pendaftar SMP ternyata melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.

Temuan tersebut muncul saat data lulusan SD dicocokkan dengan data pendaftar SMP dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sejumlah anak yang tidak ditemukan dalam jalur pendidikan formal diketahui tetap menjalani pendidikan melalui pondok pesantren.

Kondisi tersebut mendorong Pemkot Surabaya mempertimbangkan dukungan pendidikan yang dapat menjangkau anak meski berpindah dari sekolah umum ke lembaga pendidikan keagamaan.

Data Dapodik dan EMIS Perlu Terintegrasi

Pemkot Surabaya menemukan bahwa anak yang tidak lagi tercatat dalam jalur pendidikan formal belum tentu berhenti sekolah karena mereka dapat melanjutkan pendidikan di madrasah, pendidikan diniyah, satuan pendidikan pesantren, maupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

Pendataan pendidikan formal melalui Dapodik perlu dilihat bersama data pendidikan keagamaan untuk mengetahui keberadaan dan status pendidikan anak secara lebih menyeluruh.

Kementerian Agama memiliki Education Management Information System (EMIS) sebagai sistem pendataan pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Satuan Pendidikan Muadalah.

Kementerian Agama menggunakan EMIS 4.0 untuk memperkuat pendataan pendidikan keagamaan agar lebih valid dan terintegrasi.

Surabaya Targetkan Kemiskinan Turun pada 2026

Perluasan jangkauan bantuan pendidikan tersebut berlangsung di tengah upaya Pemkot Surabaya menjalankan kebijakan sosial berbasis data.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Surabaya pada Maret 2025 mencapai 105,09 ribu jiwa atau 3,56 persen dari total penduduk.

Pemkot Surabaya menargetkan tingkat kemiskinan tersebut turun menjadi 3,48 persen pada 2026.

Perluasan Bopda kepada peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan menjadi bagian dari upaya memperluas akses dukungan pendidikan bagi anak yang menempuh jalur pendidikan berbeda.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026