Penyintas Gempa NTT yang Tak Tempati Huntara Dapat Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu per Bulan

Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rumahnya rusak berat dan memilih tidak menempati hunian sementara (huntara) berhak menerima Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai alternatif bagi warga terdampak selama masa transisi sebelum hunian tetap (huntap) selesai dibangun pemerintah.

"Untuk warga terdampak gempa NTT yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyediakan skema hunian sementara yang dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap. Terhadap warga yang memilih tidak tinggal di huntara, sambil menunggu hunian tetapnya dibangun pemerintah, maka akan mendapat bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan," kata dia.

DTH Diberikan Selama Tiga Bulan

Dengan skema tersebut, penyintas yang memenuhi kriteria dan tidak tinggal di huntara akan memperoleh DTH selama tiga bulan sembari menunggu pembangunan huntap.

Suharyanto menjelaskan pilihan skema huntara dan DTH telah disosialisasikan secara langsung kepada penyintas di Kabupaten Sikka.

Ketentuan penerima bantuan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 441/HK/2026 tertanggal 25 September 2026.

Berdasarkan keputusan tersebut, sebanyak 1.055 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Sikka telah terverifikasi sebagai penerima bantuan stimulan perbaikan rumah.

Sebanyak 153 rumah masuk kategori rusak berat sehingga penghuninya berhak memilih opsi huntara atau DTH.

Sementara itu, sebanyak 371 rumah rusak sedang mendapatkan stimulan Rp30 juta dan 531 rumah rusak ringan memperoleh stimulan Rp15 juta.

BNPB Tegaskan Bantuan Tanpa Pungutan

BNPB menegaskan seluruh bantuan bagi penyintas, baik pembangunan huntara, alokasi DTH, maupun pembangunan huntap, diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya kepada penerima manfaat.

"Masyarakat tidak akan dikenakan biaya sama sekali karena ini wujud kehadiran negara. Apabila ada pungutan dalam bentuk apa pun, lapor langsung ke saya dan akan saya tindak tegas pelakunya," tegas dia.

Pemerintah saat ini juga melanjutkan pembangunan huntara bagi warga terdampak gempa Flores, dengan 39 unit dari target 1.187 unit tercatat telah rampung berdasarkan data BNPB per 28 September 2026.