HOME  ⁄  Nasional

BNPP Dorong Penambahan Pelayaran Perintis Temajuk–Serasan–Natuna untuk Perkuat Konektivitas Perbatasan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

BNPP Dorong Penambahan Pelayaran Perintis Temajuk–Serasan–Natuna untuk Perkuat Konektivitas Perbatasan
Foto: (Sumber :Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas percepatan konektivitas wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau dalam forum koordinasi di Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026). ANTARA/HO-BNPP RI.)

Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mendorong evaluasi trayek dan peningkatan frekuensi pelayaran perintis Temajuk–Serasan–Natuna untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Indonesia.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin mengatakan pengembangan konektivitas kawasan perbatasan perlu dilakukan melalui sistem multimoda yang mengintegrasikan transportasi darat, laut, dan udara.

“Konektivitas perbatasan perlu dipandang sebagai sistem multimoda lintas wilayah, tidak hanya pembangunan jalan atau pelabuhan secara terpisah,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Rencana tersebut dibahas dalam forum koordinasi yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Bupati Sambas Satono, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

BNPP Prioritaskan Konektivitas Domestik

Menurut Nurdin, simpul perlintasan di Kalimantan Barat yang meliputi Badau, Entikong, Aruk, Jagoi Babang, dan Temajuk perlu ditempatkan sebagai bagian dari satu koridor yang terhubung dengan pusat transportasi di Kalimantan Barat hingga Serasan dan Natuna.

Melalui skema tersebut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) maupun Pos Lintas Batas (PLB) diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan lintas batas, tetapi juga mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

Nurdin mengatakan penguatan konektivitas domestik menjadi prioritas sebelum konektivitas internasional dikembangkan lebih lanjut.

“Sekarang yang bisa kita lakukan dulu, ya, sisi domestik. Bagaimana membangun domestik kita, memajukan Serasan, Natuna, Anambas, dan sebagainya,” ujarnya.

Forum koordinasi tersebut menghasilkan 11 usulan, termasuk intervensi terhadap trayek transportasi laut dan udara untuk memperkuat konektivitas domestik maupun internasional.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah trayek Temajuk–Serasan–Natuna dengan usulan evaluasi dan peningkatan frekuensi pelayaran perintis serta integrasinya dengan percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan.

Sambas Siapkan Kebijakan Pergerakan Orang dan Barang

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono mengatakan Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyiapkan kebijakan untuk memperlancar pergerakan orang dan barang agar konektivitas memberikan nilai ekonomi bagi kawasan.

“Dari sisi Kabupaten Sambas, sudah ada policy untuk menyiapkan paket-paket khusus untuk memperlancar pergerakan orang dan barang supaya ada nilai ekonomis,” kata Budi.

Sementara itu, dari Kepulauan Riau muncul aspirasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah kepulauan, terutama pada periode tertentu ketika akses transportasi mengalami kendala.

Nurdin mengatakan peningkatan konektivitas juga perlu disertai pembenahan tata kelola PLBN yang memiliki fungsi kepelabuhanan.

Menurut dia, pengelolaan tersebut secara bertahap diarahkan menggunakan pendekatan pelabuhan internasional dengan melibatkan unsur kepelabuhanan bersama Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS).

“PLBN itu pendekatannya port to port, international port. Kita secara bertahap bangun model tata kelolanya menjadi international port,” ujar Nurdin.

Serasan Berpeluang Jadi Persinggahan Kapal Pesiar

Kepala BPPD Kepulauan Riau Doli Boniara mengatakan pengembangan Serasan tidak harus sepenuhnya bergantung pada konektivitas dengan Malaysia karena wilayah tersebut berpeluang dikembangkan sebagai titik persinggahan kapal pesiar.

Pengembangan Serasan sebagai pintu keluar-masuk internasional masih menghadapi tantangan berupa fungsi pengawasan lintas batas, status kawasan kepabeanan, serta regulasi dan legalitas kepelabuhanan.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Mustamin Bakri mengatakan pembangunan PLBN perlu diikuti realisasi konektivitas antarkawasan karena karakteristik geografis Kepulauan Riau menjadikan transportasi laut dan udara sebagai kebutuhan penting.

“Fokus utama setelah pembangunan PLBN adalah memastikan konektivitas antarkawasan dapat direalisasikan,” kata Mustamin.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026