Pantau - Pemerintah Provinsi Bali meminta dukungan pemerintah pusat melalui DPR RI untuk meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan APBN guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jalan, transportasi publik, air bersih, pengelolaan sampah, hingga pelabuhan.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis karena kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Sabtu (3/10/2026).
Koster mengatakan pembangunan Bali dilaksanakan dengan prinsip satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola sesuai semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan.
Menurut Koster, kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah karena provinsi tersebut juga menanggung beban sebagai destinasi pariwisata internasional.
Bali mencatat sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025 yang terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Devisa pariwisata Bali pada 2024 tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai karena Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Bali Prioritaskan Jalan, Pelabuhan hingga Air Bersih
Koster mengatakan pertumbuhan sektor pariwisata perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan, transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, dan pelabuhan.
Bali masih menghadapi sejumlah persoalan seperti kemacetan, keterbatasan fasilitas publik, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan dan wilayah lainnya.
Pemprov Bali menilai dukungan APBN diperlukan untuk merealisasikan pembangunan jalan nasional, konektivitas Singaraja-Mengwi, Jalan Lingkar Bali, serta jaringan penghubung antarkabupaten.
Infrastruktur lain yang dinilai penting meliputi konektivitas Nusa Penida, jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, serta pengembangan pelabuhan dan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Pemprov Bali juga memprioritaskan penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab serta pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Banggar DPR Himpun Masukan Transfer ke Daerah
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja Banggar ke Bali bertujuan menghimpun masukan mengenai kebijakan penerimaan dan pengalokasian transfer ke daerah dalam APBN.
Syarief menyatakan sebagian anggaran yang sebelumnya dipandang sebagai transfer daerah kini dialokasikan melalui program strategis nasional yang pelaksanaannya dilakukan pemerintah pusat dan manfaatnya dirasakan daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan karena banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seperti kewenangan daerah untuk PPPK paruh waktu yang sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” kata Syarief.
Banggar DPR juga mencatat kebutuhan Bali untuk mempertahankan sektor pariwisata melalui penguatan kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, dan pelestarian budaya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
