Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyatakan nelayan memiliki posisi strategis dalam pengelolaan perbatasan laut karena aktivitas mereka menjangkau wilayah yang tidak selalu dapat dipantau secara rutin melalui patroli aparat.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin mengatakan pemberdayaan nelayan perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan sekaligus penguatan keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan.
“Aktivitas mereka berlangsung hingga wilayah-wilayah laut yang tidak selalu dapat dijangkau melalui patroli aparat secara rutin," kata Nurdin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Nurdin, perlindungan terhadap nelayan perlu dikembangkan melalui tata kelola terpadu yang mengintegrasikan berbagai potensi dan kewenangan.
Nelayan Hadapi Risiko Pelintasan Batas
Nurdin mengatakan persoalan nelayan di kawasan perbatasan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pelintasan batas secara tidak disengaja akibat kerusakan kapal, arus laut, dan cuaca buruk.
Selain itu, terdapat aktivitas pelintasan yang dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dengan negara tetangga.
Menurut dia, pendekatan pemberdayaan nelayan sejalan dengan mandat BNPP untuk mengoordinasikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan.
Melalui kolaborasi tersebut, nelayan tidak hanya menjadi kelompok yang mendapatkan perlindungan, tetapi juga dapat berperan dalam sistem pengamanan dan penegakan hukum di batas wilayah negara.
Indonesia Berbatasan Laut dengan 10 Negara
Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI Gutmen Nainggolan mengatakan Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara dalam konteks Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun landas kontinen.
Kondisi tersebut membuat aktivitas nelayan di kawasan perbatasan berkaitan langsung dengan pengelolaan batas negara dan hubungan antarnegara.
“Tujuan utama sinergi pemberdayaan masyarakat pesisir bukan semata-mata mengurangi jumlah kasus, tetapi memastikan nelayan tetap dapat menjalankan pekerjaannya dengan aman, nyaman, dan selamat,” kata Gutmen.
BNPP telah menyelenggarakan Forum Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, khususnya nelayan di wilayah perbatasan, untuk memperkuat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut.
Forum tersebut digunakan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan kebutuhan penanganan nelayan yang beraktivitas di kawasan perbatasan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
