Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan koordinasi tiga kementerian teknis di bawah koordinasinya telah berjalan sesuai jalur atau on the track selama dua tahun pemerintahan.
Menurut Yusril, berbagai langkah telah dilakukan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kurun waktu tersebut.
Meski demikian, Yusril mengakui masih terdapat persoalan sektoral di lapangan, terutama ketika masing-masing instansi merasa memiliki kewenangan tertentu.
"Walaupun kadang-kadang di lapangan masih terjadi ya biasa lah sektoralnya itu masih merasa 'ini kewenangan saya'," ucap Yusril saat memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers di Jakarta.
Yusril mengatakan dirinya tidak ingin masuk terlalu jauh dalam persoalan teknis yang menjadi kewenangan masing-masing kementerian.
Perannya lebih difokuskan pada koordinasi antarinstansi agar pelayanan publik berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Yusril Siapkan Rapat Koordinasi
Dalam waktu dekat, Yusril berencana menggelar rapat koordinasi bersama para menteri teknis yang berada di bawah koordinasinya.
Rapat tersebut akan digunakan untuk menyerasikan berbagai kebijakan sekaligus membahas permasalahan yang sedang dihadapi kementerian terkait.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi lembaga pemasyarakatan atau lapas yang dinilai memiliki permasalahan cukup rumit.
Menurut Yusril, persoalan lapas tidak hanya menjadi urusan satu instansi karena turut berkaitan dengan Kejaksaan, Pengadilan, aspek hak asasi manusia, hingga pendidikan.
Kompleksitas persoalan lapas juga dipengaruhi beragamnya latar belakang tindak kejahatan para penghuninya.
Yusril mengungkapkan hampir 60 persen penghuni lapas berkaitan dengan kasus narkotika.
"Karena itu memang membutuhkan satu pembenahan yang betul-betul serius dan perbaikan-perbaikan internal," ujar Yusril.
Kesejahteraan Masyarakat Dinilai Berkaitan dengan Kejahatan
Yusril mengatakan persoalan kejahatan juga memiliki hubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai kecenderungan terjadinya tindak kejahatan akan tetap tinggi apabila masyarakat masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu hal yang menurut Yusril perlu diperhatikan dalam menangani persoalan kejahatan dan kepadatan lapas.
Menurut Yusril, pembangunan lapas dalam jumlah banyak sekalipun tidak akan mampu menampung seluruh narapidana apabila tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak ditingkatkan.
"Karena itu memang membutuhkan satu pembenahan yang betul-betul serius dan perbaikan-perbaikan internal," ujar Yusril.
- Penulis :
- Arian Mesa
