Pantau - Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu dari empat provinsi prioritas Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) untuk memulihkan ekosistem mangrove sekaligus memperkuat ekonomi dan ketahanan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Program Kementerian Kehutanan yang didukung Bank Dunia tersebut dilaksanakan di Kaltim dengan wilayah kerja mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Berau.
"Program yang didukung Bank Dunia ini dirancang untuk memulihkan ekosistem mangrove sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan kesejahteraan masyarakat," ujar Provincial Project Implementing Unit (PPIU) Manager Program M4CR Provinsi Kaltim Asman Azis di Samarinda, Rabu (7/10/2026).
Selain Kaltim, tiga provinsi lain yang menjadi prioritas Program M4CR adalah Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara.
M4CR Targetkan Rehabilitasi 32.634 Hektare Mangrove
Program M4CR menargetkan rehabilitasi dan pengelolaan mangrove sekitar 32.634 hektare hingga 2027.
Pemilihan lokasi rehabilitasi mempertimbangkan kondisi biofisik mangrove, sosial ekonomi masyarakat, tata kelola kawasan, status lahan, dan sejumlah faktor lainnya.
Pertimbangan tersebut membuat tidak seluruh wilayah pesisir secara otomatis menjadi lokasi pelaksanaan program.
"Hal yang lebih penting adalah mangrove tumbuh, fungsi ekosistem kembali, dan masyarakat mampu mengelolanya secara berkelanjutan," ujarnya.
Masyarakat dilibatkan dalam berbagai tahapan program, mulai dari rehabilitasi, sekolah lapang, pemeliharaan, pengawasan, hingga pengembangan usaha produktif.
Rehabilitasi Mangrove Didorong Perkuat Ekonomi Warga
Program M4CR turut memberikan dukungan ekonomi melalui skema hibah usaha produktif atau matching grants yang dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat.
Skema tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha sesuai potensi lokal, seperti pengolahan pangan, budidaya kepiting, madu kelulut, dan kerajinan.
Di kawasan tambak, M4CR menerapkan pola silvofishery yang mengintegrasikan ekosistem mangrove dengan kegiatan perikanan sehingga rehabilitasi tetap dapat berjalan tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Program tersebut juga memperhatikan aspek sosial melalui kesepakatan bersama, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, serta perlindungan sosial dan lingkungan.
"Pelibatan masyarakat dilakukan sejak perencanaan agar warga memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, kekhawatiran maupun penolakan program tanpa paksaan," katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
