Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan peletakan batu pertama program perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa direncanakan berlangsung pada Oktober 2026 di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Program perlindungan Pantura Jawa di Timbulsloko akan menggunakan pendekatan berbasis alam atau nature-based solution melalui pengembangan kawasan mangrove.
AHY menjelaskan perlindungan Pantura Jawa tidak seluruhnya dilakukan melalui pendekatan grey infrastructure atau infrastruktur keras karena pemerintah juga akan menggunakan pendekatan alami yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Inilah yang akan kita groundbreaking terlebih dahulu di Timbulsloko di Kabupaten Demak nanti diluncurkan sebuah gerakan sekaligus juga proyek mangrove di sejumlah segmen yang sudah ditetapkan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ),” kata AHY.
Proyek awal di Timbulsloko akan mencakup pengembangan mangrove pada sejumlah segmen yang telah ditetapkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Giant Sea Wall Dikembangkan sebagai Perlindungan Pantura
AHY mengatakan dirinya secara rutin melakukan pembahasan dan menerima perkembangan terbaru dari Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengenai program perlindungan Pantura Jawa.
Sekitar dua pekan sebelumnya, AHY juga telah berdiskusi mengenai rencana peletakan batu pertama program tersebut.
“Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu saya juga berdiskusi dan memang benar ada rencana untuk groundbreaking program. Maksudnya adalah dalam konsep besar pembangunan giant sea wall atau sebetulnya lebih lengkap adalah coastal protection, perlindungan Pantai Utara Jawa,” ungkap AHY.
Menurut AHY, konsep Giant Sea Wall tidak seharusnya hanya dipahami sebagai pembangunan struktur fisik berupa tembok atau tanggul laut.
Pemerintah ingin mengintegrasikan berbagai pendekatan perlindungan pantai melalui konsep hibrid yang menggabungkan infrastruktur keras dengan solusi berbasis alam.
Dengan pendekatan tersebut, tidak semua wilayah Pantura Jawa harus dilindungi menggunakan grey infrastructure.
Namun, sejumlah wilayah atau segmen tetap membutuhkan pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut karena kondisinya dinilai sudah mengkhawatirkan.
Salah satu wilayah yang disebut membutuhkan infrastruktur tersebut adalah Teluk Jakarta.
Pada wilayah yang kondisinya tidak lagi memungkinkan hanya menggunakan tanggul pantai, perlindungan dapat dikembangkan lebih ke arah laut melalui pembangunan tanggul laut.
Mangrove Disiapkan untuk Memecah Ombak dan Tekan Intrusi
Pemerintah tidak akan menunggu seluruh proyek perlindungan Pantura selesai secara bersamaan dan akan menjalankan langkah yang sudah dapat dilakukan terlebih dahulu.
Pengembangan kawasan mangrove membutuhkan proses selama bertahun-tahun hingga dapat membentuk kawasan yang solid dan tangguh.
Mangrove diharapkan mampu membantu memecah ombak sekaligus mengurangi dampak intrusi air laut ke daratan.
“Tetapi pada prinsipnya adalah tidak menunggu secara utuh semuanya mana yang bisa kita lakukan, karena mangrove juga membutuhkan waktu, butuh proses tahunan juga untuk supaya menjadi kawasan mangrove yang solid, tangguh dan bisa memecah ombak sekaligus juga mengurangi dampak intrusi air laut masuk ke daratan,” kata AHY.
AHY mendorong percepatan perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan Pantura Jawa dilakukan secara terpadu karena kondisi kawasan tersebut semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.
Proyek Perlindungan Pantura Membentang 575 Kilometer
Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer yang terbagi menjadi dua wilayah utama.
Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon.
Wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.
Infrastruktur perlindungan yang direncanakan meliputi tanggul laut atau offshore dike dan tanggul pantai atau coastal dike.
Selain infrastruktur keras, pemerintah merencanakan konservasi mangrove atau soft dike sebagai bagian dari pendekatan berbasis alam untuk melindungi Pantura Jawa secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
