Pantau - Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 2027 harus diprioritaskan untuk membuka akses ekonomi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, melalui pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Fakhiri menyampaikan bahwa pengelolaan dana tersebut harus difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah agar masyarakat lebih mudah menjangkau pusat kegiatan ekonomi serta memasarkan hasil pertanian dan perkebunan.
“Selain pembagian anggaran kami akan memperkuat program konektivitas di daerah tertinggal,” kata Fakhiri di Jayapura, Papua, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik, tetapi harus mampu meningkatkan aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Dana Infrastruktur 2027 Dibagi 65 Persen untuk Provinsi dan 35 Persen Kabupaten/Kota
Fakhiri menjelaskan bahwa pembagian DTI 2027 telah disepakati dengan proporsi 65 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua dan 35 persen bagi pemerintah kabupaten serta kota.
Kesepakatan tersebut melibatkan pemerintah provinsi bersama para bupati dan wali kota se-Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pembangunan infrastruktur daerah.
Menurut Fakhiri, pembagian anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sehingga, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik," ujarnya.
Ia menilai peningkatan konektivitas menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses transportasi dan kegiatan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi lokal menuju pusat perdagangan.
Jumlah Orang Asli Papua Jadi Pertimbangan Alokasi Dana
Gubernur Papua menyampaikan bahwa besaran DTI yang diterima masing-masing daerah tidak ditetapkan dalam jumlah yang sama.
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi anggaran adalah jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) di setiap wilayah.
"Besaran dana yang diterima setiap daerah berbeda, dengan jumlah Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan alokasi dana tersebut," katanya lagi.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya menyesuaikan pembagian anggaran dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.
Fakhiri juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan sesuai perencanaan.
Ia meminta setiap kepala daerah memastikan program pembangunan yang dibiayai DTI benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses ke wilayah yang masih sulit dijangkau.
Gubernur Tegaskan DTI Harus Kembali untuk Kepentingan Rakyat
Fakhiri mengingatkan seluruh kepala daerah agar mengelola Dana Tambahan Infrastruktur secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peruntukannya.
Ia menegaskan bahwa dana pembangunan tersebut bukan untuk kepentingan pejabat daerah, melainkan harus digunakan bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Dana itu bukan untuk kami para kepala daerah menikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, tanggung jawab pengelolaan anggaran harus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Pemerintah daerah juga diharapkan mengutamakan proyek yang mampu memperbaiki keterhubungan antarwilayah serta memperluas kesempatan masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi.
Pembangunan Konektivitas Diharapkan Permudah Distribusi Hasil Kebun
Fakhiri menjelaskan bahwa keterbatasan akses infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan potensi ekonomi di sejumlah wilayah Papua.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membawa hasil kebun menuju pasar maupun pusat kegiatan ekonomi lainnya.
Karena itu, pembangunan konektivitas menjadi perhatian dalam pemanfaatan DTI 2027 agar potensi pertanian dan perkebunan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
"Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan keterhubungan antarwilayah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi potensi daerah," ujarnya.
Melalui pemanfaatan DTI 2027, Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama di daerah tertinggal yang masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
