HOME  ⁄  Nasional

Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala OIKN Kunjungi KJRI Kuching, Perkuat Pelindungan WNI dan Jajaki Investasi IKN

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala OIKN Kunjungi KJRI Kuching, Perkuat Pelindungan WNI dan Jajaki Investasi IKN
Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono saat mengunjungi KJRI Kuching, Malaysia, Rabu 7/10/2026 (sumber: KJRI Kuching)

Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI, Rachmat Pambudy, bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (7/10/2026), untuk meninjau pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia (WNI) sekaligus membahas peluang investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kunjungan tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian 2nd Borneo Economic Forum (BEF) 2026 yang diselenggarakan di Sarawak, Malaysia, pada 7–8 Oktober 2026.

Berdasarkan pernyataan KJRI Kuching yang diterima di Kuala Lumpur, Jumat (9/10/2026), kedua pejabat meninjau langsung fasilitas pelayanan publik dan berdialog dengan WNI, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), yang sedang mengakses layanan konsuler.

Kunjungan itu juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Indonesia di Sarawak serta memperluas kerja sama ekonomi dengan mitra setempat.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, menyambut kunjungan tersebut sebagai dorongan untuk meningkatkan pelayanan publik, pelindungan WNI, dan diplomasi ekonomi Indonesia di wilayah Sarawak.

“Kunjungan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan WNI di Sarawak, sekaligus memperkuat diplomasi ekonomi melalui kerja sama dengan para mitra setempat. Kami juga berharap dukungan dan koordinasi lintas kementerian dapat semakin memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat Indonesia serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia,” ujar Abdullah Zulkifli.

Rachmat Pambudy Tinjau Pelayanan WNI dan Pekerja Migran di Sarawak

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Basuki Hadimuljono meninjau loket pelayanan publik KJRI Kuching untuk melihat secara langsung pelaksanaan layanan konsuler.

Keduanya juga berdialog dengan sejumlah WNI dan pekerja migran Indonesia yang sedang mengurus berbagai keperluan administrasi di kantor perwakilan Indonesia tersebut.

Dialog itu menjadi kesempatan untuk mendengarkan pengalaman, kebutuhan, serta kondisi masyarakat Indonesia yang tinggal maupun bekerja di Sarawak.

Dalam arahannya, Rachmat Pambudy mengingatkan bahwa keberadaan WNI di luar negeri tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan negara.

Ia berharap masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri terus berkarya, menjaga nama baik Indonesia, dan memberikan kontribusi positif di lingkungan tempat tinggal maupun tempat bekerja.

Rachmat juga menekankan pentingnya peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan pelindungan kepada WNI.

KJRI Kuching diharapkan terus menghadirkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan dengan pemerintah dan berbagai mitra strategis di Sarawak.

Selain menjalankan pelayanan konsuler, KJRI Kuching memiliki peran dalam memperkuat hubungan bilateral dan membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan setempat.

Basuki Hadimuljono Paparkan Pembangunan IKN dan Dorong Investasi dari Sarawak

Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memaparkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang saat ini memasuki tahap lanjutan.

Basuki menyampaikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang berkaitan dengan target IKN sebagai ibu kota negara pada 2028.

Saat ini, pembangunan IKN memasuki tahap kedua untuk periode 2025–2029 dengan fokus pada pengembangan kawasan pemerintahan dan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung.

Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota baru sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan itu, Basuki mendorong KJRI Kuching untuk berperan aktif mengidentifikasi dan menjajaki peluang investasi dari Sarawak maupun kawasan sekitarnya.

Penjajakan investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan IKN sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.

KJRI Kuching diharapkan dapat memanfaatkan jaringan diplomatik serta hubungan dengan pelaku usaha dan calon investor setempat untuk memperkenalkan berbagai peluang investasi di IKN.

Kerja sama dengan mitra di Sarawak juga menjadi salah satu peluang untuk memperluas keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

KJRI Kuching Dorong Promosi Produk UMKM Indonesia di Malaysia

Selain membahas pembangunan IKN, kunjungan tersebut turut menyoroti pentingnya penguatan diplomasi ekonomi melalui perwakilan Indonesia di luar negeri.

KJRI Kuching didorong untuk mengoptimalkan perannya sebagai penghubung antara pelaku usaha Indonesia dan mitra bisnis di Sarawak.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan kantor perwakilan Indonesia sebagai sarana promosi berbagai produk unggulan nasional, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Promosi produk UMKM melalui KJRI Kuching diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi pengusaha Indonesia sekaligus membuka peluang kerja sama perdagangan dengan pelaku usaha setempat.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia dan memperkuat hubungan ekonomi lintas negara.

Melalui jejaring kerja sama yang telah dibangun, KJRI Kuching diharapkan mampu membantu mempertemukan kebutuhan pasar Sarawak dengan potensi produk serta layanan yang ditawarkan pelaku usaha Indonesia.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jadi Perhatian Pemerintah

Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala OIKN ke KJRI Kuching.

KJRI Kuching menilai kondisi ketenagakerjaan masyarakat Indonesia di Sarawak memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang berbeda dibandingkan wilayah Semenanjung Malaysia.

Perbedaan tersebut menjadi pertimbangan dalam merumuskan pendekatan pelayanan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Kuching.

Konsul Jenderal RI Abdullah Zulkifli menyampaikan bahwa koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait akan terus ditingkatkan agar kebijakan pelindungan pekerja migran dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Peningkatan koordinasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat Indonesia sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

“KJRI Kuching berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan mempererat hubungan Indonesia-Sarawak,” jelas Abdullah Zulkifli.

Komitmen tersebut mencakup penguatan pelayanan konsuler, pendampingan WNI, serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di Sarawak.

Menteri PPN dan Kepala OIKN Bertemu Diaspora Indonesia di Kuching

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Rachmat Pambudy dan Basuki Hadimuljono juga berinteraksi dengan staf KJRI Kuching untuk mempererat komunikasi dan memberikan dorongan dalam pelaksanaan tugas pelayanan serta diplomasi.

Kedua pejabat turut mengadakan diskusi dengan sejumlah pelaku usaha yang merupakan bagian dari diaspora Indonesia di Kuching, Sarawak.

Pertemuan tersebut menjadi forum dialog mengenai peluang pengembangan usaha, perluasan jaringan bisnis, serta potensi investasi yang dapat dijajaki bersama.

Diaspora Indonesia di Sarawak didorong untuk mengambil peran dalam memperluas hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia melalui berbagai kegiatan usaha dan kemitraan.

Salah satu peluang yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah penjajakan investasi di Ibu Kota Nusantara yang sedang memasuki tahap kedua pembangunan.

Keterlibatan diaspora diharapkan dapat membantu memperluas jejaring bisnis sekaligus membuka akses komunikasi dengan calon mitra dan investor di Sarawak.

Penguatan hubungan antara diaspora, perwakilan pemerintah, dan dunia usaha juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Borneo.

Borneo Economic Forum 2026 Bahas Kalimantan dan IKN sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Kunjungan Rachmat Pambudy dan Basuki Hadimuljono ke KJRI Kuching berlangsung setelah keduanya berpartisipasi sebagai pembicara kunci dalam Borneo Economic Forum 2026.

Forum yang diselenggarakan di Sarawak pada 7–8 Oktober 2026 tersebut membahas pengembangan ekonomi kawasan Borneo serta peluang kerja sama lintas wilayah.

Dalam forum itu, Rachmat dan Basuki memaparkan visi Indonesia untuk mengembangkan Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari penguatan konektivitas, pengembangan sektor energi, percepatan digitalisasi, peningkatan investasi, hingga penguatan rantai nilai regional.

Pembahasan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi Kalimantan sekaligus memperluas hubungan kerja sama dengan wilayah sekitarnya.

Peningkatan konektivitas dan investasi dipandang sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan serta memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Sarawak.

Melalui rangkaian Borneo Economic Forum 2026 dan kunjungan ke KJRI Kuching, pemerintah Indonesia menyoroti keterkaitan antara pembangunan IKN, diplomasi ekonomi, pengembangan UMKM, dan pelindungan WNI.

KJRI Kuching diharapkan terus memperkuat perannya sebagai penghubung kepentingan Indonesia dengan berbagai peluang kerja sama di Sarawak, baik dalam bidang investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, maupun pelayanan masyarakat.

Kunjungan kedua pejabat tersebut sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, mempererat hubungan Indonesia-Sarawak, dan menjajaki peluang investasi yang dapat mendukung kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026