Pantau - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam membangun perdamaian dunia melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan akses informasi.
Komitmen tersebut disampaikan Fadli dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO yang berlangsung di Paris, Prancis, pada Kamis (8/10) waktu setempat.
Dalam forum internasional tersebut, Fadli menyoroti berbagai tantangan global, mulai dari konflik bersenjata, pengungsian, ketimpangan sosial, krisis iklim, hingga perkembangan teknologi yang memengaruhi kehidupan masyarakat dunia.
Menurutnya, perdamaian dunia tidak cukup diwujudkan melalui kesepakatan politik antarnegara, tetapi juga membutuhkan fondasi sosial dan kemanusiaan yang kuat.
“Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik. Perdamaian harus dibangun melalui pendidikan yang memperluas kesempatan, ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan umat manusia, kebudayaan yang memperkuat saling pengertian, serta akses terhadap informasi yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih tangguh,” ujar Fadli dalam siaran pers Kementerian Kebudayaan.
Fadli menekankan bahwa UNESCO memiliki peran strategis dalam memperluas kesempatan pendidikan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, memperkuat pemahaman antarbudaya, serta meningkatkan ketangguhan masyarakat melalui akses informasi.
Indonesia Desak UNESCO Lindungi Pendidikan dan Warisan Budaya di Wilayah Konflik
Dalam sidang tersebut, Fadli menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap berbagai konflik bersenjata yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat sipil dan keberlangsungan aktivitas pendidikan maupun kebudayaan.
Ia menyoroti ancaman terhadap sejumlah fasilitas penting, termasuk sekolah, universitas, perpustakaan, situs keagamaan, dan berbagai peninggalan warisan budaya.
Selain kerusakan fasilitas, Indonesia juga memberikan perhatian terhadap keselamatan jurnalis dan tenaga pendidik yang menghadapi risiko akibat konflik.
Fadli mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mengutamakan penyelesaian secara damai berdasarkan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Indonesia juga meminta UNESCO memperkuat upaya pendokumentasian kerusakan fasilitas pendidikan dan situs kebudayaan di wilayah terdampak konflik.
Pendokumentasian tersebut dinilai penting untuk mendukung perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang terancam rusak atau hilang akibat peperangan.
Fadli turut menekankan pentingnya memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung bagi masyarakat terdampak konflik, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi.
Menurutnya, perlindungan pendidikan, kebudayaan, dan informasi merupakan bagian penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Fadli Zon Soroti Repatriasi Lebih dari 30 Ribu Fosil Koleksi Dubois dari Belanda
Selain membahas perdamaian dunia, Fadli mengangkat persoalan repatriasi atau pengembalian benda budaya ke negara asal sebagai salah satu agenda penting dalam kerja sama kebudayaan internasional.
Indonesia memandang repatriasi sebagai langkah untuk memperkuat kedaulatan budaya, memulihkan hubungan masyarakat dengan sejarahnya, serta mengatasi ketidakadilan masa lalu.
Salah satu perhatian utama Indonesia adalah Koleksi Dubois yang saat ini berada di Belanda.
Koleksi tersebut mencakup lebih dari 30.000 fosil yang berkaitan dengan Homo erectus atau Manusia Jawa dan memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia.
Fadli menegaskan bahwa pengembalian benda budaya tidak sekadar berkaitan dengan pemindahan koleksi dari satu negara ke negara lain, tetapi juga menyangkut keadilan sejarah dan penghormatan terhadap negara asal.
“Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati,” kata Fadli.
Melalui agenda tersebut, Indonesia mendorong kerja sama internasional yang lebih adil dalam pengelolaan dan pengembalian benda-benda bersejarah yang memiliki hubungan dengan identitas suatu bangsa.
Indonesia juga menempatkan repatriasi sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan antarnegara berdasarkan prinsip saling menghormati dan pengakuan terhadap warisan sejarah masing-masing.
Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Ke-10 Konferensi Umum UNESCO
Dalam kesempatan yang sama, Fadli menyoroti pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 dalam Konferensi Umum UNESCO.
Pengakuan tersebut dinilai menjadi pencapaian penting karena membuka ruang lebih luas bagi penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum kerja sama internasional.
Menurut Fadli, pengakuan terhadap Bahasa Indonesia juga mencerminkan pentingnya memberikan kesempatan kepada lebih banyak bahasa dan kebudayaan untuk mendapatkan tempat dalam hubungan antarnegara.
Indonesia memandang keberagaman bahasa, budaya, dan perspektif sebagai unsur penting dalam membangun kerja sama internasional yang inklusif.
Melalui pengakuan tersebut, Indonesia berharap keberagaman bahasa dapat semakin dihargai sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan dunia.
Indonesia Usulkan Tiga Prioritas untuk Memperkuat UNESCO
Fadli turut menyampaikan tiga prioritas utama Indonesia dalam mendorong penguatan peran UNESCO menghadapi berbagai tantangan global.
Prioritas pertama adalah transformasi digital yang inklusif dan berpusat pada manusia agar perkembangan teknologi memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.
Indonesia menekankan bahwa pengembangan teknologi harus memperhatikan kebutuhan manusia, kesetaraan kesempatan, serta akses yang adil bagi berbagai kelompok masyarakat.
Prioritas kedua adalah memperkuat multilateralisme atau kerja sama antarnegara di tengah meningkatnya perpecahan dan berbagai persoalan global.
Menurut Indonesia, kerja sama multilateral tetap diperlukan karena sejumlah tantangan dunia tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara mandiri.
Sementara itu, prioritas ketiga adalah mendorong reformasi UNESCO melalui agenda UNESCO-80 untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam menjalankan mandatnya.
Reformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan UNESCO dalam merespons perkembangan global dan memenuhi kebutuhan negara-negara anggotanya.
Indonesia Dorong Tata Kelola AI yang Etis dan Transparan
Dalam bidang teknologi, Indonesia secara khusus mendorong pengembangan tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang berlandaskan prinsip etika, transparansi, dan tanggung jawab.
Fadli menilai perkembangan teknologi AI perlu diimbangi dengan kebijakan yang memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Indonesia juga meminta UNESCO memperluas dukungan kepada negara-negara berkembang dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut.
Dukungan yang dibutuhkan mencakup akses terhadap keahlian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan dalam penyusunan kebijakan terkait kecerdasan artifisial.
Dalam forum tersebut, Indonesia turut menyampaikan pencapaiannya sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology.
Penilaian tersebut digunakan untuk mengukur kesiapan suatu negara dalam menghadapi dan mengelola perkembangan teknologi kecerdasan artifisial.
Indonesia berharap pengalaman tersebut dapat mendukung pengembangan tata kelola AI yang lebih inklusif, khususnya bagi negara-negara berkembang.
Fadli Zon Minta Keterwakilan Asia-Pasifik di UNESCO Lebih Adil
Selain penguatan teknologi, Fadli menyoroti pentingnya keseimbangan keterwakilan geografis dalam struktur Sekretariat UNESCO.
Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap keterwakilan negara-negara dari kawasan Asia dan Pasifik yang dinilai masih belum memperoleh representasi secara memadai.
Fadli mendorong UNESCO memperhatikan prinsip keadilan geografis agar setiap kawasan memiliki kesempatan yang lebih seimbang dalam struktur organisasi.
Peningkatan keterwakilan tersebut diharapkan dapat memperluas keberagaman perspektif dalam penyusunan program dan pengambilan kebijakan UNESCO.
Indonesia juga menilai keterwakilan yang lebih merata dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas organisasi dalam menjalankan mandat internasionalnya.
Fadli menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus bekerja sama dengan seluruh negara anggota dalam membangun UNESCO yang lebih kuat, representatif, dan efektif.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat peran UNESCO dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta akses informasi sebagai fondasi perdamaian dunia.
Melalui Sidang Dewan Eksekutif UNESCO, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan perlindungan warisan budaya, repatriasi benda bersejarah, keberagaman bahasa, transformasi digital, dan tata kelola kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab.
Indonesia juga mendorong UNESCO terus meningkatkan kerja sama internasional untuk menghadapi berbagai tantangan global sekaligus membangun perdamaian berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghormati.
- Penulis :
- Arian Mesa
