Pantau - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritik pembangunan jalur dan penentuan lokasi stasiun kereta api di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk rencana pengembangan jaringan menuju Kota Makassar dan kawasan Makassar New Port (MNP).
Bambang menilai sejumlah stasiun kereta api dibangun jauh dari pusat kota maupun pusat kecamatan yang menjadi titik aktivitas masyarakat sehingga berpotensi menyulitkan akses penumpang.
Kritik tersebut disampaikan Bambang saat melakukan kunjungan kerja di Stasiun Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Jumat.
Menurutnya, pembangunan jaringan kereta api Trans-Sulawesi seharusnya mengutamakan kemudahan akses masyarakat sebagai pengguna transportasi publik massal.
“Ini kan Trans-Sulawesi yang tentu akan digunakan untuk kepentingan penumpang atau masyarakat pejalan kaki. Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah,” ucap Bambang.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kereta api tidak cukup hanya menyediakan rel dan stasiun, tetapi juga harus memperhatikan keterhubungan dengan pusat kegiatan penduduk.
Bambang Haryo Nilai Lokasi Stasiun Kereta Api Sulsel Kurang Strategis
Bambang mempersoalkan penentuan jalur dan lokasi stasiun yang dinilai belum sepenuhnya mendekati kawasan permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat.
Menurutnya, stasiun kereta api seharusnya berada di kawasan pusat kota atau wilayah sentral agar lebih mudah dijangkau calon penumpang.
Penempatan stasiun di lokasi strategis dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan kereta api.
Ia juga menyoroti akses jaringan kereta api menuju Kota Makassar yang dianggap perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan transportasi massal Sulawesi Selatan.
Bambang berpandangan bahwa jalur kereta api yang telah dibangun perlu dievaluasi agar pengembangan berikutnya tidak mengulangi persoalan yang sama.
Evaluasi tersebut diharapkan mencakup penentuan trase, lokasi stasiun, serta keterhubungan jaringan kereta api dengan pusat kegiatan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan Trans-Sulawesi harus diarahkan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi publik.
Jalur Kereta Api ke Makassar New Port Dinilai Berpotensi Boros Anggaran
Selain mengkritik lokasi stasiun, Bambang turut menyoroti rencana pembangunan jalur kereta api dari Kabupaten Maros menuju kawasan Makassar New Port.
Ia menilai pembangunan jalur menuju kawasan pelabuhan tersebut kurang tepat apabila lebih diprioritaskan untuk melayani angkutan penumpang.
Menurut Bambang, Makassar New Port merupakan kawasan yang berorientasi pada kegiatan pelabuhan, distribusi barang, dan aktivitas logistik.
Karena itu, pengembangan jaringan kereta api menuju kawasan tersebut dinilai lebih sesuai apabila difokuskan untuk mendukung angkutan barang.
“Pembangunan jalur penumpang ke MNP ini berpotensi buang-buang anggaran,” ujar Bambang.
Ia mengusulkan agar jalur kereta api logistik menuju Makassar New Port dihubungkan secara langsung dengan Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Bambang menyebut KIMA menampung sekitar 250 hingga 300 industri yang berpotensi membutuhkan layanan transportasi barang dalam kegiatan produksi dan distribusi.
Menurutnya, keterhubungan antara kawasan industri dan pelabuhan melalui jaringan kereta api dapat menjadi alternatif pengembangan infrastruktur yang lebih sesuai dengan karakteristik kawasan tersebut.
Ia menilai pembangunan jalur angkutan barang dari KIMA menuju MNP perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan jaringan transportasi logistik di Sulawesi Selatan.
Bambang juga mengingatkan pentingnya memastikan penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur sesuai dengan fungsi jalur dan kebutuhan pengguna.
Bambang Pertanyakan Penggunaan Rel Lebar 1.435 Milimeter di Sulsel
Bambang yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) turut mempertanyakan spesifikasi teknis pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan.
Salah satu aspek yang disorotinya adalah penggunaan lebar sepur 1.435 milimeter pada jaringan kereta api yang telah dibangun.
Menurut penilaiannya, penggunaan ukuran tersebut kurang tepat apabila dikaitkan dengan karakteristik geografis Sulawesi Selatan yang memiliki sejumlah jalur berkelok dan wilayah dataran tinggi.
Ia berpandangan bahwa kondisi geografis harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan spesifikasi teknis maupun trase pembangunan jaringan kereta api.
Bambang mendorong evaluasi terhadap perencanaan jalur baru agar pengembangan infrastruktur berikutnya lebih sesuai dengan kondisi wilayah.
Evaluasi tersebut juga diharapkan dapat memastikan jaringan kereta api tetap memperhatikan aspek kemudahan akses bagi masyarakat sebagai pengguna transportasi publik.
Menurutnya, pembangunan jalur Trans-Sulawesi perlu dirancang secara matang agar investasi infrastruktur memberikan manfaat optimal bagi kegiatan transportasi penumpang maupun barang.
Bambang Singgung Rencana Kereta Api Sulawesi Sejak Zaman Belanda
Dalam kunjungannya, Bambang turut menyinggung sejarah perencanaan pembangunan jaringan kereta api di Pulau Sulawesi.
Ia menyebut bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah dirumuskan rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Ujung Pandang, yang kini bernama Makassar, hingga Manado di Sulawesi Utara.
Menurutnya, rencana tersebut menunjukkan bahwa pengembangan jaringan kereta api antardaerah di Pulau Sulawesi telah menjadi gagasan sejak masa lalu.
Bambang juga menilai kondisi geografis Sulawesi memiliki potensi untuk mendukung pembangunan jaringan transportasi massal berbasis rel.
Ia membandingkan kondisi tanah di Sulawesi dengan Kalimantan yang menurutnya menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur akibat keberadaan kawasan tanah gambut.
“Kalau Kalimantan agak susah karena tanahnya gambut. Kalau di sini (Sulawesi) tanahnya keras semua, sehingga ini sebenarnya sebagai peluang KAI untuk mengembangkan transportasi publik massal,” katanya.
Bambang berpandangan bahwa karakteristik tanah di Sulawesi dapat menjadi salah satu peluang dalam memperluas pembangunan infrastruktur kereta api.
Ia berharap potensi tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan jaringan Trans-Sulawesi yang mampu menghubungkan lebih banyak wilayah.
DPR Akan Kawal Anggaran Trans-Sulawesi hingga Mamuju
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Bambang menegaskan tetap mendukung kelanjutan pembangunan jaringan kereta api Trans-Sulawesi.
Ia menyatakan akan membawa dan mengawal persoalan pembangunan kereta api Sulawesi Selatan hingga tingkat parlemen.
Salah satu perhatian utamanya adalah kesiapan dan ketersediaan anggaran untuk memastikan proyek pembangunan jaringan Trans-Sulawesi dapat terus berjalan.
Bambang berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran melalui DPR RI agar pembangunan transportasi massal berbasis kereta api di Pulau Sulawesi dapat dipercepat.
Ia juga mendorong pemerintah melanjutkan pengembangan jaringan kereta api hingga menjangkau Mamuju, Sulawesi Barat.
Bambang menargetkan pembangunan Trans-Sulawesi dapat mencapai sekurang-kurangnya 50 persen dari total rute menuju Mamuju pada periode pemerintahan saat ini.
Target tersebut menjadi bagian dari komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sulawesi.
Namun, ia menekankan bahwa percepatan pembangunan harus tetap disertai evaluasi terhadap jalur, lokasi stasiun, spesifikasi teknis, dan kebutuhan pengguna.
Bambang berharap pengembangan Trans-Sulawesi ke depan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga memastikan jaringan kereta api dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat.
Melalui pengawalan anggaran dan evaluasi perencanaan, Bambang mendorong pembangunan kereta api Sulawesi Selatan dilanjutkan dengan memperhatikan akses penumpang, kebutuhan logistik, serta keterhubungan antardaerah hingga Mamuju.
- Penulis :
- Arian Mesa
