Pantau - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan komitmen Indonesia untuk meningkatkan peran dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), termasuk memperkuat tata kelola organisasi, mengembangkan sumber pendanaan baru, serta memperluas diplomasi kebudayaan di tingkat internasional.
Komitmen tersebut disampaikan Fadli Zon dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Eksekutif UNESCO, Dr. Nasser bin Hamad Al Hinzab, di sela-sela Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO yang berlangsung di Paris, Prancis, Kamis (8/10/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Kebudayaan yang diterima pada Jumat (9/10/2026), Indonesia ingin mengambil peran lebih aktif dan substantif dalam berbagai program serta proses pengambilan kebijakan UNESCO.
Fadli menekankan bahwa Indonesia tidak hanya ingin berpartisipasi dalam forum internasional, tetapi juga memberikan kontribusi melalui gagasan, pengalaman, dan praktik baik yang dapat menjadi referensi bagi negara-negara anggota.
"Indonesia ingin semakin aktif memberikan gagasan, pengalaman, dan praktik baik kepada UNESCO. Kita juga ingin memastikan perspektif negara-negara Selatan memperoleh ruang yang semakin kuat dalam pembahasan global di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan," ujar Fadli Zon.
Penguatan peran tersebut juga diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang atau Global South agar memperoleh ruang lebih besar dalam pembahasan kebijakan internasional.
Indonesia Dorong Penguatan Peran UNESCO dan Kepentingan Negara Berkembang
Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan Eksekutif UNESCO untuk periode 2023–2027 yang memiliki kesempatan berkontribusi langsung dalam pembahasan kebijakan dan program organisasi.
Dewan Eksekutif UNESCO merupakan salah satu organ penting organisasi yang beranggotakan 58 negara terpilih dan bertugas mengawal pelaksanaan program kerja serta memperkuat tata kelola kelembagaan.
Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon dan Dr. Nasser bin Hamad Al Hinzab membahas sejumlah agenda strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mandat UNESCO.
Pembahasan mencakup penguatan kontribusi negara anggota, peningkatan transparansi organisasi, serta pengembangan sumber pembiayaan yang mampu mendukung keberlanjutan program.
Dr. Al Hinzab menyambut positif komitmen Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan dalam berbagai agenda UNESCO.
Menurutnya, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program UNESCO, terutama melalui kontribusi aktif di Dewan Eksekutif.
"UNESCO membutuhkan negara seperti Indonesia untuk semakin aktif di Dewan Eksekutif. Kita perlu memperkuat visibilitas mandat UNESCO, meningkatkan tata kelola dan transparansi, serta mencari instrumen pendanaan baru agar program-program UNESCO dapat berjalan secara berkelanjutan," kata Dr. Al Hinzab.
Ketua Dewan Eksekutif UNESCO tersebut mengidentifikasi tiga kebutuhan utama organisasi, yakni meningkatkan visibilitas mandat UNESCO, memperkuat transparansi dan tata kelola, serta mengembangkan instrumen pembiayaan baru.
Penguatan visibilitas diperlukan agar masyarakat internasional semakin memahami peran dan manfaat program UNESCO dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi.
Sementara itu, peningkatan transparansi dan tata kelola diarahkan untuk memastikan seluruh program dapat dijalankan secara efektif, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Fadli Zon Bahas Sumber Pendanaan Baru UNESCO, Qatar Fund Jadi Salah Satu Peluang
Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan strategi memperluas sumber pendanaan UNESCO agar pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada kontribusi keuangan negara-negara anggota.
Fadli Zon dan Dr. Al Hinzab membahas peluang kerja sama dengan lembaga keuangan, mitra pembangunan, sektor swasta, serta lembaga filantropi untuk mendukung keberlanjutan program UNESCO.
Dalam pembahasan tersebut, Dr. Al Hinzab menyampaikan adanya peluang kolaborasi dengan Qatar Fund sebagai salah satu calon mitra pembiayaan program organisasi.
Ia juga mengemukakan rencana mempertemukan berbagai mitra potensial untuk mengeksplorasi model pendanaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Menanggapi hal itu, Fadli menegaskan bahwa pelindungan dan pengembangan kebudayaan membutuhkan dukungan berbagai pihak karena pembiayaan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan, sektor swasta, dan lembaga filantropi dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pelaksanaan program kebudayaan.
Fadli turut membagikan pengalaman Indonesia melalui pembentukan Dewan Penyantun di lingkungan Kementerian Kebudayaan sebagai wadah kolaborasi dengan sektor swasta dan filantropi.
Dewan Penyantun tersebut dibentuk untuk membuka peluang kontribusi berbagai pihak dalam mendukung program kebudayaan, termasuk revitalisasi dan pelindungan situs budaya.
"Kita membutuhkan model pembiayaan yang lebih inovatif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sektor swasta, korporasi, dan filantropi perlu dilibatkan untuk memperkuat keberlanjutan program kebudayaan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kemitraan tersebut dapat menjadi salah satu sumber daya penting bagi revitalisasi dan pelindungan situs budaya," jelas Fadli.
Pengalaman Indonesia tersebut disampaikan sebagai salah satu contoh praktik yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan model pendanaan kebudayaan di tingkat internasional.
Indonesia Usulkan Perbaikan Mekanisme Penetapan Warisan Budaya Takbenda UNESCO
Selain membahas tata kelola dan pembiayaan, pertemuan Fadli Zon dengan Ketua Dewan Eksekutif UNESCO juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme nominasi dan inskripsi Warisan Budaya Takbenda.
Fadli mendorong agar proses pengajuan dan penetapan Warisan Budaya Takbenda UNESCO terus diperbaiki sehingga menjadi lebih efektif, responsif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan negara-negara anggota.
Menurutnya, pengakuan UNESCO terhadap warisan budaya memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar pencatatan atau pemberian status internasional.
Pengakuan tersebut juga dapat menjadi instrumen diplomasi kebudayaan untuk memperkenalkan identitas, tradisi, serta nilai-nilai budaya suatu bangsa kepada masyarakat dunia.
Melalui diplomasi kebudayaan, negara-negara anggota dapat memperkuat hubungan internasional, membangun saling pengertian, serta mendukung upaya mewujudkan perdamaian.
Dr. Al Hinzab turut menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas koordinasi antarnegara anggota dalam proses evaluasi dan penetapan warisan budaya UNESCO.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah keterlibatan tenaga ahli dengan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik situs atau warisan budaya yang sedang dievaluasi.
Kesesuaian keahlian tersebut diperlukan agar proses penilaian dapat dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan karakteristik dan nilai penting objek budaya yang diajukan.
Penguatan mekanisme tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas evaluasi sekaligus memberikan ruang yang lebih baik bagi negara-negara anggota dalam memperjuangkan pelindungan warisan budaya masing-masing.
Fadli Zon Perkuat Koordinasi Nasional Melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO
Dalam upaya memperkuat kontribusi Indonesia di UNESCO, Fadli Zon saat ini juga mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU).
KNIU memiliki fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung keterlibatan Indonesia dalam berbagai program serta agenda UNESCO.
Koordinasi tersebut mencakup bidang hubungan luar negeri, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, komunikasi dan informasi, serta riset dan inovasi.
Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, KNIU memiliki empat kelompok kerja utama yang mencakup bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi.
Keempat kelompok kerja tersebut berperan mengonsolidasikan substansi pembahasan dan memperkuat posisi nasional Indonesia dalam berbagai forum UNESCO.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan kontribusi Indonesia dalam organisasi internasional tersebut semakin terarah, konsisten, dan mencerminkan kepentingan nasional.
Penguatan koordinasi juga menjadi bagian dari upaya memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023–2027 untuk memperluas diplomasi multilateral.
Indonesia Tegaskan Komitmen Perkuat UNESCO di Tengah Tantangan Global
Pertemuan Fadli Zon dengan Dr. Nasser bin Hamad Al Hinzab menjadi bagian dari langkah Indonesia memperkuat keterlibatan dalam pengambilan kebijakan UNESCO.
Melalui keanggotaan di Dewan Eksekutif, Indonesia berupaya memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang sekaligus mendorong organisasi tersebut menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global.
Penguatan tata kelola, inovasi pembiayaan, serta perbaikan mekanisme pelindungan warisan budaya menjadi sejumlah agenda yang mendapat perhatian dalam pembahasan kedua tokoh.
Fadli menegaskan bahwa Indonesia siap meningkatkan kontribusi secara aktif dan bertanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan program UNESCO.
"Indonesia siap menjadi mitra yang semakin aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam Dewan Eksekutif maupun UNESCO secara keseluruhan. Kita ingin memastikan UNESCO tetap relevan, inklusif, dan memiliki kapasitas yang kuat untuk menjalankan mandatnya di tengah tantangan global yang semakin kompleks," tegas Fadli.
Melalui kerja sama tersebut, Indonesia berkomitmen memperkuat diplomasi kebudayaan, mendorong pengembangan sumber pendanaan inovatif, meningkatkan kualitas tata kelola UNESCO, serta memperluas kontribusi dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pelindungan warisan budaya dunia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
