Pantau - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menargetkan penanganan sekitar 10.000 hektare sisa kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dapat dipercepat dalam waktu satu pekan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pembagian wilayah kerja.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat teknis penanggulangan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (10/10/2026), dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha kehutanan, perkebunan kelapa sawit, serta perusahaan pertambangan.
Hanif menjelaskan bahwa kebakaran yang berlangsung hampir tiga bulan masih sulit dikendalikan karena titik api terus berpindah meskipun sejumlah kawasan telah berhasil ditangani.
"Sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan," ujar Hanif.
Menurut dia, kerja sama berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat pemadaman sekaligus mengurangi dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat, terutama warga Kota Banjarmasin.
Pemerintah Fokus Tangani 10.000 Hektare Karhutla di Dua Kawasan
Berdasarkan hasil pemetaan, pemerintah akan memfokuskan penanganan lanjutan pada kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti setelah sebelumnya melakukan pengendalian kebakaran di Hutan Lindung, Liang Anggang, Guntung Damar, serta Pengayuan.
Seluruh unsur yang terlibat dijadwalkan mengikuti apel bersama sebelum bergerak menuju wilayah kerja masing-masing sesuai pembagian tugas.
Dari sekitar 10.000 hektare kawasan yang menjadi sasaran penanganan, sekitar 8.500 hektare merupakan lahan persawahan yang memiliki sisa panen berupa jerami kering dan mudah terbakar.
Sementara itu, sekitar 1.800 hektare lainnya merupakan kawasan lahan gambut yang membentang dari Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Martapura Lama.
Hanif menjelaskan bahwa kedua jenis lahan tersebut membutuhkan metode penanganan berbeda karena memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan pemadaman yang tidak sama.
Pada kawasan persawahan, pemerintah akan melibatkan Dinas Pertanian untuk melakukan pembalikan tanah guna mengurangi material sisa panen yang berpotensi menjadi bahan bakar.
Adapun pada kawasan gambut, penanganan membutuhkan lebih banyak personel serta proses pemadaman dan pembasahan secara intensif karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
"Dua lokasi ini memiliki tipikal yang berbeda. Area gambut memerlukan upaya yang cukup besar sehingga tenaga akan banyak diarahkan ke sana. Sementara area persawahan akan ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dengan membalik tanah," kata Hanif.
Perusahaan Sawit, Kehutanan, dan Tambang Dilibatkan dalam Pemadaman
Untuk mempercepat penanggulangan karhutla, pemerintah menggandeng Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta forum perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan.
Keterlibatan sektor swasta tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan di Jakarta sekitar dua minggu lalu.
Hanif mengapresiasi dukungan organisasi pengusaha kehutanan dan perkebunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam membantu upaya penanganan kebakaran.
Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan berkontribusi melalui pengerahan personel, penyediaan peralatan, serta keterlibatan langsung dalam operasi pemadaman di lapangan.
Pembagian wilayah kerja dilakukan agar setiap unsur memiliki tanggung jawab penanganan yang jelas dan kegiatan pemadaman dapat berlangsung lebih terkoordinasi.
Pemerintah juga menyesuaikan strategi pengendalian berdasarkan kondisi lahan untuk meningkatkan efektivitas pengerahan sumber daya.
Melalui pola kerja terpadu tersebut, penanganan kawasan terdampak diharapkan dapat dipercepat dalam waktu satu minggu.
Kabut Asap Karhutla Berdampak pada Banjarmasin, Pemerintah Percepat Pengendalian
Hanif menegaskan bahwa percepatan penanganan kebakaran menjadi perhatian pemerintah karena kabut asap telah memberikan dampak cukup serius terhadap masyarakat, terutama penduduk Kota Banjarmasin.
Kebakaran yang berlangsung hampir tiga bulan tersebut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena pemadaman pada satu lokasi belum sepenuhnya menghentikan kemunculan api di kawasan lainnya.
Kondisi lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama karena kebakaran dapat berlangsung di bawah permukaan sehingga memerlukan pembasahan secara menyeluruh.
Sementara itu, kawasan persawahan yang dipenuhi jerami sisa panen juga membutuhkan penanganan untuk mengurangi risiko penyebaran api.
Pemerintah menargetkan pembagian tugas antara instansi terkait dan sektor swasta dapat mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus menekan dampak kabut asap.
Strategi Penanganan Karhutla Kalsel Akan Diterapkan di Kalteng dan Sumsel
Pemerintah berencana memperluas penerapan pola penanggulangan karhutla terpadu ke Kalimantan Tengah dan kemungkinan Sumatera Selatan apabila pelaksanaannya di Kalimantan Selatan berjalan sesuai harapan.
Ketiga provinsi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena penanganan kebakaran hutan dan lahan berkaitan dengan keberlangsungan program swasembada pangan, energi, dan air.
Hanif menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Instruksi tersebut menjadi landasan bagi Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk membantu memperkuat koordinasi penanganan kebakaran di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
Melalui dukungan pemerintah daerah, organisasi pengusaha, serta perusahaan pertambangan, pemerintah berupaya mempercepat pengendalian karhutla sekaligus mengurangi risiko meluasnya kebakaran.
Penanganan sekitar 10.000 hektare kawasan terdampak di Kalimantan Selatan menjadi salah satu langkah prioritas pemerintah untuk menekan kabut asap dan memperkuat kesiapan menghadapi kebakaran di wilayah rawan lainnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
