Pantau - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore, guna mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Rapat tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap penanggulangan karhutla, terutama di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan kebakaran.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla yang juga berdampak pada negara-negara tetangga.
Sebelum mengikuti rapat, Dudung menjelaskan bahwa dirinya akan menyampaikan laporan mengenai berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah prioritas.
"Hari ini (rapat, red.) membahas tentang karhutla, karena Beliau (Presiden, red.) sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini. (Rapat diikuti, red.) yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan, BNPB dan sebagainya (via, red.) Zoom, tidak langsung," kata Menko Polkam Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Rapat Karhutla Dipimpin Prabowo, Sejumlah Menteri dan Pimpinan TNI-Polri Hadir
Rapat terbatas mengenai penanggulangan karhutla di Kalimantan dan Sumatra dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB.
Pertemuan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme rapat langsung di Istana Kepresidenan serta sambungan konferensi video bagi sejumlah pejabat yang mengikuti pembahasan dari lokasi berbeda.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir secara langsung untuk mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo.
Pejabat yang hadir antara lain Menko Polkam Dudung Abdurachman dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Agus Subiyanto, juga mengikuti rapat secara langsung di Istana Kepresidenan.
Selain itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, turut hadir dalam pembahasan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Dari jajaran pejabat kepresidenan, rapat tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kehadiran sejumlah pejabat tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dalam mengevaluasi perkembangan penanganan karhutla di wilayah terdampak.
Kepala Staf TNI, BNPB, Kapolda, dan Gubernur Ikuti Rapat Secara Daring
Selain pejabat yang hadir langsung di Istana Kepresidenan, sejumlah pimpinan TNI dan lembaga terkait mengikuti rapat melalui sambungan konferensi video.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menjadi salah satu pejabat yang mengikuti rapat secara daring.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, juga terlibat dalam pembahasan melalui sambungan konferensi video.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI M. Tonny Harjono, turut mengikuti rapat bersama pejabat lainnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, juga mengikuti rapat terbatas tersebut secara daring.
Rapat turut melibatkan sejumlah panglima daerah militer (pangdam) dari wilayah yang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Selain unsur TNI, sejumlah kepala kepolisian daerah (kapolda) di wilayah terdampak karhutla mengikuti pembahasan untuk menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran.
Para gubernur dari daerah-daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan juga dilibatkan melalui sambungan konferensi video.
Keterlibatan unsur kementerian, TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah menjadi bagian dari koordinasi penanggulangan karhutla yang membutuhkan penanganan lintas instansi.
Asap Karhutla Berdampak ke Singapura dan Malaysia, Prabowo Beri Perhatian Serius
Selain membahas penanganan kebakaran di dalam negeri, pemerintah turut menyoroti dampak karhutla Indonesia yang dirasakan negara-negara tetangga.
Dua negara yang disebut mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah Singapura dan Malaysia.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa dampak lintas negara menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan karhutla.
Menurut Dudung, persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan di Indonesia, tetapi juga dapat menimbulkan dampak bagi negara-negara di kawasan sekitarnya.
Dudung menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla adalah keberadaan kawasan gambut yang sulit dipadamkan ketika terbakar.
Karakteristik lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Meski menghadapi kesulitan tersebut, Dudung memastikan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani kebakaran di kawasan terdampak.
"Dampaknya ke negara-negara tetangga, makanya Beliau (Presiden, red.) sangat concern sekali, karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan, tetapi beberapa usaha -usaha kita lakukan," ujar Menko Dudung.
Pemerintah Evaluasi Penanganan Karhutla di Daerah Prioritas
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo menjadi kesempatan bagi jajaran pemerintah dan lembaga terkait untuk menyampaikan perkembangan penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing.
Evaluasi tersebut terutama diarahkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Laporan yang disampaikan mencakup berbagai langkah penanggulangan yang telah dilakukan di daerah prioritas penanganan.
Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam proses pemadaman kebakaran pada kawasan gambut yang membutuhkan upaya penanganan sesuai dengan karakteristik lahan.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BNPB, penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Perhatian terhadap dampak lintas negara turut menjadi bagian penting dalam pembahasan karena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat memengaruhi kondisi lingkungan di Singapura dan Malaysia.
Rapat terbatas tersebut berfokus pada evaluasi langkah penanggulangan karhutla serta perkembangan penanganan kebakaran di daerah-daerah terdampak.
Hingga informasi mengenai pelaksanaan rapat disampaikan, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan maupun arahan lanjutan Presiden Prabowo setelah pembahasan berlangsung.
- Penulis :
- Shila Glorya
