Pantau - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menargetkan peningkatan kapasitas Dermaga I dan pembangunan Dermaga II Pelabuhan Roll-on/Roll-off (RoRo) Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), rampung pada November 2026 untuk memperkuat konektivitas penyeberangan Bintan–Batam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan pengembangan fasilitas pelabuhan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, kendaraan, dan distribusi logistik antarpulau.
Penyelesaian proyek pada November 2026 juga ditargetkan agar fasilitas dermaga dapat langsung dimanfaatkan untuk menghadapi peningkatan aktivitas penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru.
"Proyek dermaga Tanjung Uban tengah berlangsung dan ditargetkan rampung November 2026, sehingga sudah bisa melayani aktivitas masyarakat, kendaraan dan logistik pada perayaan Natal dan Tahun Baru," kata Heru di Tanjungpinang, Senin.
Heru optimistis peningkatan kapasitas Pelabuhan RoRo Tanjung Uban dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pada lintasan penyeberangan Tanjung Uban di Bintan menuju Telaga Punggur di Batam.
ASDP Proyeksikan Angkutan Kendaraan dan Jasa Sandar Kapal Naik 26 Persen
Heru menjelaskan bahwa pengembangan fasilitas Pelabuhan RoRo Tanjung Uban diproyeksikan meningkatkan aktivitas layanan penyeberangan pada lintasan Bintan–Batam setiap tahunnya.
Berdasarkan proyeksi ASDP, jumlah angkutan penumpang diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 4 persen per tahun setelah peningkatan kapasitas dermaga.
Sementara itu, angkutan kendaraan diproyeksikan tumbuh sebesar 26 persen setiap tahun seiring dengan bertambahnya kemampuan pelayanan pelabuhan.
Untuk angkutan logistik, ASDP memperkirakan pertumbuhan sebesar 4 persen per tahun melalui peningkatan kelancaran distribusi barang antarpulau.
Adapun aktivitas jasa sandar kapal diproyeksikan meningkat hingga 26 persen per tahun sebagai dampak pengembangan fasilitas dermaga.
Lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur merupakan salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Kepulauan Riau karena menghubungkan dua wilayah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Kepadatan penyeberangan pada lintasan tersebut biasanya meningkat ketika akhir pekan, hari libur nasional, serta musim mudik dan arus balik Lebaran.
Tingginya mobilitas masyarakat antara Bintan dan Batam juga didukung oleh potensi pariwisata kedua daerah yang membutuhkan akses transportasi laut secara berkelanjutan.
Selain melayani masyarakat dan wisatawan, lintasan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pengiriman komoditas pertanian dari Bintan menuju pasar di Batam.
Pembangunan dermaga berkapasitas menengah di Tanjung Uban juga dirancang agar pelabuhan dapat melayani kapal berukuran lebih besar pada masa mendatang.
Peningkatan kemampuan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas angkutan penumpang, kendaraan, dan logistik, terutama ketika terjadi lonjakan kebutuhan penyeberangan.
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban dan Telaga Punggur Berpotensi Tingkatkan Pendapatan ASDP
Selain memperkuat konektivitas antarpulau, Heru menilai peningkatan kapasitas pelabuhan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan perusahaan.
Pertumbuhan aktivitas penyeberangan diperkirakan meningkatkan penerimaan ASDP melalui layanan angkutan maupun jasa sandar kapal.
"Potensi pendapatan ASDP juga diproyeksikan meningkat atas efek pembangunan dermaga Tanjung Uban maupun Telaga Punggur," ungkapnya.
Heru menjelaskan bahwa secara operasional Pelabuhan ASDP Tanjung Uban berada di bawah koordinasi PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kota Batam.
Dalam menjalankan layanan penyeberangan di wilayah tersebut, ASDP Cabang Batam mengelola sebanyak 20 kapal untuk mendukung transportasi masyarakat dan distribusi barang.
Menurut Heru, Kepulauan Riau memiliki posisi geografis strategis karena terdiri atas banyak pulau yang membutuhkan konektivitas transportasi laut.
Jaringan pelayaran di wilayah tersebut tidak hanya menghubungkan pulau-pulau di Kepri, tetapi juga melayani konektivitas lintas provinsi menuju Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.
Selain jaringan domestik, terdapat pula wacana pengembangan konektivitas pelayaran internasional dari Kepulauan Riau menuju Malaysia dan Singapura.
Heru menilai perluasan jaringan transportasi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelayanan penyeberangan dapat terus ditingkatkan.
ASDP Dorong Penguatan Transportasi Laut untuk Tekan Biaya Logistik Nasional
Heru menegaskan bahwa penguatan konektivitas antarpulau menjadi kebutuhan penting bagi Kepulauan Riau karena sekitar 98 persen wilayah provinsi tersebut merupakan kawasan perairan.
Kondisi geografis tersebut membuat transportasi laut menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan, mengakses pelayanan, dan mendistribusikan barang.
Menurut Heru, biaya logistik antarpulau di wilayah kepulauan relatif tinggi karena sangat bergantung pada ketersediaan kapal dan fasilitas pelabuhan.
Penguatan jaringan penyeberangan dinilai dapat mendukung upaya penurunan biaya logistik nasional dari 14 persen menjadi 8 persen.
Heru mengingatkan bahwa target tersebut akan sulit tercapai apabila konektivitas transportasi antarpulau belum dapat diperkuat secara optimal.
"Apalagi Kepri ini daerah kepulauan, biaya logistik antarpulau termasuk tinggi. Kalau dukungan konektivitas antarpulau belum bisa diwujudkan, maka sulit mencapai penurunan biaya logistik nasional," ujar Heru.
Peningkatan kapasitas pelabuhan dan ketersediaan armada kapal dinilai menjadi bagian penting dalam memperlancar distribusi barang serta menekan biaya transportasi.
Heru berharap pengembangan fasilitas penyeberangan di Kepulauan Riau dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendukung efisiensi logistik nasional.
ASDP Hadapi Keterbatasan Armada, 72 Persen Lintasan Merupakan Jalur Perintis
Di tengah upaya pengembangan infrastruktur pelabuhan, Heru mengungkapkan bahwa ASDP masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan layanan penyeberangan nasional.
Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan jumlah kapal RoRo untuk melayani berbagai lintasan penyeberangan di Indonesia.
Heru menjelaskan bahwa sebagian armada yang saat ini dioperasikan ASDP merupakan kapal hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Keterbatasan armada menjadi perhatian karena ASDP mengoperasikan sekitar 300 lintasan penyeberangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 persen merupakan lintasan perintis yang berperan dalam membuka akses transportasi bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan konektivitas.
Sebagian besar lintasan perintis berada di kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pedalaman (3TP), termasuk sejumlah wilayah di Kepulauan Riau.
Selain keterbatasan jumlah kapal, ASDP menghadapi tantangan kondisi armada yang rata-rata sudah berusia relatif tua.
Kondisi tersebut membuat perusahaan harus terus memperhatikan kelayakan operasional kapal agar layanan penyeberangan tetap berjalan sesuai standar.
Heru menekankan pentingnya penerapan prinsip 3S dalam operasional penyeberangan, yakni Safety atau keselamatan, Security atau keamanan, serta Service atau pelayanan.
Ketiga prinsip tersebut menjadi perhatian perusahaan dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan armada.
Heru Usulkan Gambaran Pendanaan Rp1 Triliun per Provinsi untuk Kapal dan Pelabuhan
Untuk memperkuat konektivitas transportasi laut nasional, Heru menyampaikan gagasan mengenai perlunya dukungan pendanaan yang lebih besar bagi pembangunan kapal dan fasilitas pelabuhan di setiap provinsi.
Menurutnya, ketersediaan anggaran untuk pengadaan kapal serta pembangunan pelabuhan yang memadai dapat membantu memperkuat jaringan penyeberangan antarpulau.
Heru memberikan gambaran kemungkinan alokasi dana sebesar Rp1 triliun bagi setiap provinsi untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi laut.
"Kami membayangkan kalau tiap provinsi itu dapat Rp1 triliun untuk bangun kapal dan pelabuhan antarpulau yang memadai, sehingga dapat menekan biaya logistik tidak terlalu tinggi," ucap Heru.
Gagasan tersebut disampaikan sebagai gambaran kebutuhan investasi infrastruktur penyeberangan untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan.
Heru menilai dukungan pembangunan kapal dan pelabuhan perlu berjalan beriringan agar pelayanan transportasi antarpulau dapat semakin optimal.
Sementara itu, pengembangan Dermaga I dan Dermaga II Pelabuhan RoRo Tanjung Uban menjadi salah satu proyek yang diharapkan memperkuat pelayanan penyeberangan Bintan–Batam menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026.
Dengan target penyelesaian pada November 2026, ASDP berharap peningkatan kapasitas pelabuhan dapat mendukung pertumbuhan angkutan penumpang, kendaraan, logistik, serta aktivitas ekonomi di Kepulauan Riau.
- Penulis :
- Leon Weldrick
