Pantau - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana pemerintah meningkatkan jumlah polisi kehutanan (polhut) menjadi 70.000 personel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan dan penanganan berbagai ancaman, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rencana tersebut disampaikan Raja Juli ketika meninjau langsung kegiatan penanggulangan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, jumlah polisi kehutanan di Indonesia saat ini masih sekitar 4.500 personel, sementara wilayah pengawasan mencakup kawasan hutan seluas puluhan juta hektare.
"Ke depan sesuai arahan Bapak Presiden akan ditambah polisi hutan kita menjadi 70 ribu. Ini tentu kabar menggembirakan untuk melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman," katanya.
Apabila target tersebut terealisasi, pemerintah perlu menambah sekitar 65.500 personel polisi kehutanan dari jumlah yang tersedia saat ini.
Di tengah rencana penambahan personel tersebut, Kementerian Kehutanan juga telah mengerahkan 1.000 polisi kehutanan untuk memperkuat penanganan karhutla di tiga provinsi di Kalimantan.
Jumlah Polisi Kehutanan Ditargetkan Naik dari 4.500 Menjadi 70.000 Personel
Raja Juli menjelaskan bahwa peningkatan jumlah polisi kehutanan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan kawasan hutan nasional.
Menurutnya, jumlah personel yang tersedia saat ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang harus diawasi.
Dengan sekitar 4.500 personel, polisi kehutanan harus menjalankan tugas pengawasan di kawasan hutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara jumlah petugas dan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab perlindungan.
Rencana peningkatan jumlah polisi kehutanan menjadi 70.000 personel diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga pengawasan di lapangan.
Target tersebut setara dengan sekitar 15,6 kali jumlah polisi kehutanan yang tersedia saat ini.
Penambahan sekitar 65.500 personel diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan kehadiran petugas di kawasan hutan.
Raja Juli menilai penguatan personel tersebut sebagai perkembangan positif dalam upaya menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya hutan Indonesia.
Meski demikian, pemerintah belum merinci jadwal pelaksanaan, tahapan perekrutan, maupun batas waktu pencapaian target 70.000 personel.
Penambahan Polhut Diharapkan Perkuat Patroli dan Pencegahan Karhutla
Salah satu manfaat yang diharapkan dari peningkatan jumlah polisi kehutanan adalah penguatan kegiatan patroli di berbagai kawasan hutan.
Dengan jumlah personel lebih besar, kegiatan pemantauan di lapangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan intensif.
Patroli tersebut diperlukan untuk membantu petugas mengidentifikasi potensi ancaman terhadap kawasan hutan sejak dini.
Selain memperluas patroli, penambahan personel juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merusak kawasan hutan.
Raja Juli menjelaskan bahwa perlindungan hutan membutuhkan pengawasan berkelanjutan karena kawasan hutan menghadapi berbagai ancaman.
Ancaman tersebut tidak hanya berupa kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga berbagai kegiatan ilegal yang dapat mengganggu keamanan serta kelestarian sumber daya hutan.
Pencegahan karhutla menjadi salah satu bidang yang diharapkan memperoleh manfaat dari penguatan jumlah polisi kehutanan.
Dengan bertambahnya personel, pemerintah berharap pemantauan kawasan rawan kebakaran dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
Penguatan pengawasan tersebut juga diharapkan dapat membantu petugas melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas.
Dalam jangka panjang, peningkatan jumlah polhut diarahkan untuk memperkuat kapasitas negara dalam melindungi kawasan hutan secara berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan Kerahkan 1.000 Polhut BKO ke Kalimantan
Selain mempersiapkan peningkatan jumlah personel, Kementerian Kehutanan terus mengoptimalkan pengerahan polisi kehutanan yang tersedia untuk menangani karhutla.
Raja Juli mengungkapkan bahwa sebanyak 1.000 personel polisi kehutanan telah diperbantukan untuk memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Pengerahan tersebut dilakukan melalui mekanisme bawah kendali operasi (BKO).
Sebanyak 1.000 personel itu ditugaskan untuk membantu penanganan karhutla di tiga provinsi di Pulau Kalimantan.
Namun, Raja Juli tidak merinci nama ketiga provinsi yang menjadi lokasi penugasan tambahan tersebut.
Menurutnya, personel yang diperbantukan masih menjalankan tugas hingga saat ia menyampaikan keterangannya di Banjarbaru.
"Seribu polhut BKO di Kalimantan ini masih bertugas hingga sekarang sampai karhutla benar-benar terkendali," ujarnya.
Raja Juli menegaskan bahwa penugasan personel tersebut akan terus berlangsung sampai kondisi kebakaran hutan dan lahan benar-benar dapat dikendalikan.
Pengerahan polisi kehutanan tambahan diharapkan dapat memperkuat kegiatan pemadaman serta pengawasan di wilayah yang masih menghadapi ancaman kebakaran.
Penugasan tersebut menjadi bagian dari langkah penanganan karhutla yang sedang dilakukan pemerintah di Kalimantan.
Polhut Bersama Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api Tangani Kebakaran
Dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla, polisi kehutanan bekerja bersama Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Manggala Agni merupakan unsur yang terlibat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Masyarakat Peduli Api menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran.
Kolaborasi ketiga unsur tersebut dilakukan untuk memperkuat kemampuan penanggulangan karhutla di berbagai wilayah.
Personel yang terlibat dikerahkan untuk membantu kegiatan pemadaman serta pemantauan kawasan yang masih menghadapi ancaman kebakaran.
Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia selama proses penanganan karhutla berlangsung.
Raja Juli menjelaskan bahwa penguatan perlindungan kawasan hutan tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan jumlah polisi kehutanan.
Sinergi antara petugas pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengendalian kebakaran.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berupaya memperkuat penanganan kebakaran sekaligus menjaga kawasan hutan dari ancaman lainnya.
Pemerintah Siapkan Penguatan Perlindungan Hutan Jangka Panjang
Raja Juli menegaskan bahwa rencana peningkatan jumlah polisi kehutanan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan penanganan kebakaran yang sedang berlangsung.
Menurutnya, penambahan personel juga ditujukan untuk memperkuat kemampuan pengawasan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelestarian kawasan hutan.
Dengan target 70.000 personel, pemerintah berharap kegiatan patroli, pemantauan, dan pengamanan kawasan hutan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.
Peningkatan jumlah petugas juga diharapkan dapat membantu pengawasan kawasan hutan yang menghadapi risiko kebakaran maupun aktivitas ilegal.
Sementara itu, pengerahan 1.000 polisi kehutanan BKO di Kalimantan tetap difokuskan pada penanganan karhutla yang masih berlangsung.
Kedua langkah tersebut memiliki sasaran berbeda, yakni memperkuat pengendalian kebakaran saat ini dan meningkatkan kapasitas perlindungan hutan dalam jangka panjang.
Hingga Oktober 2026, jumlah polisi kehutanan yang disebutkan Menteri Kehutanan masih sekitar 4.500 personel, sedangkan peningkatan menjadi 70.000 personel merupakan target yang belum disertai rincian jadwal pelaksanaan.
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan terus mengoptimalkan personel yang tersedia bersama Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api untuk menangani karhutla sekaligus memperkuat pengamanan kawasan hutan nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
