Pantau - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menargetkan kerja sama internasional dan investasi hijau konkret melalui keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026.
Partisipasi Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Zulkifli menyampaikan target tersebut dalam Pertemuan Terbatas Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Delegasi Republik Indonesia untuk COP31 yang digelar di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, pada Senin (12/10).
"Delegasi Indonesia pada COP31 harus membawa pulang kerja sama substantif dan investasi konkret untuk mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan hijau nasional," kata Zulkifli dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam COP31 tidak boleh berhenti pada penyampaian komitmen, tetapi harus menghasilkan kerja sama lintas negara dan investasi yang dapat ditindaklanjuti pada berbagai sektor strategis.
Pemerintah juga menempatkan penguatan pasar karbon sebagai salah satu agenda utama untuk membuka akses pembiayaan internasional bagi program pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan.
Zulhas Dorong Pasar Karbon Indonesia Jadi Sumber Pembiayaan Internasional
Zulkifli menegaskan bahwa pengembangan pasar karbon menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas sumber pendanaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Pemerintah berupaya membangun sistem perdagangan karbon yang memiliki tata kelola kredibel dan transparan agar mampu menarik kepercayaan investor internasional.
"Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Kebijakan ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan nasional," ujarnya.
Sebagai landasan penguatan tata kelola karbon, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak diluncurkan pada September 2023 hingga 30 September 2026, Bursa Karbon Indonesia mencatat akumulasi nilai transaksi sebesar Rp93,97 miliar.
Dalam periode tersebut, volume perdagangan karbon mencapai 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e), dengan jumlah pengguna jasa terdaftar sebanyak 160 pihak.
Sebelumnya, dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta pada 6 Oktober, Zulkifli menyampaikan bahwa potensi pasar karbon Indonesia diperkirakan mencapai 7,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp138 triliun per tahun.
Potensi tersebut menjadi salah satu peluang yang ingin dimanfaatkan pemerintah untuk menarik investasi sekaligus mendukung pelaksanaan program pengurangan emisi nasional.
Empat Proyek Karbon Kehutanan Berpotensi Hasilkan Transaksi Rp5 Triliun
Dalam forum ISF 2026, Zulkifli juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan unit karbon untuk empat proyek di sektor kehutanan.
Keempat proyek tersebut memiliki potensi pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 30 juta tCO2e.
Dari sisi ekonomi, proyek karbon kehutanan itu diperkirakan memiliki nilai transaksi sekitar Rp5 triliun dan berpotensi menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp500 miliar.
Zulkifli, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan investasi hijau.
Menurutnya, kebutuhan pembiayaan penanganan perubahan iklim semakin mendesak karena dampaknya telah memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dan produksi pangan.
Dampak tersebut antara lain berupa kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.
"Komitmen iklim harus kita terjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ingin menjaga komitmen iklim global Indonesia, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Pemerintah Siapkan Investasi Pertanian Hijau hingga Pengembangan Padi Rendah Emisi
Pemerintah mengidentifikasi sejumlah sektor yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui investasi hijau, meliputi pengelolaan hutan dan lahan, energi, industri, pertanian, persampahan, serta pengembangan karbon biru di wilayah laut dan pesisir.
Di sektor pangan, pemerintah mendorong penerapan teknologi pertanian cerdas atau smart agriculture untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat efisiensi penggunaan sumber daya.
Pengembangan budi daya padi rendah emisi atau green rice juga menjadi salah satu prioritas untuk menjaga produksi pangan nasional dengan tetap memperhatikan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Melalui pengembangan teknologi tersebut, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kemampuan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim.
Selain pertanian, pemerintah juga mendorong pengembangan budi daya perairan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Salah satu peluang investasi yang dikembangkan adalah sistem silvofishery, yakni pengelolaan kegiatan perikanan yang dipadukan dengan pelestarian ekosistem mangrove.
Pemerintah turut melihat peluang ekonomi dari kegiatan konservasi dan restorasi lahan terdegradasi untuk memulihkan fungsi lingkungan sekaligus membuka kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat.
Pengolahan Sampah Jadi Energi dan Karbon Biru Masuk Prioritas Investasi
Di sektor persampahan, pemerintah mendorong pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui kerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pemerintah daerah.
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi emisi metana dari pengelolaan sampah, memperkuat penerapan ekonomi sirkular, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.
Selain pengolahan sampah, pemerintah menempatkan pengembangan karbon biru sebagai salah satu peluang investasi hijau melalui perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut serta wilayah pesisir.
Ekosistem mangrove menjadi perhatian utama karena memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon sekaligus berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan investasi karbon biru agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir.
Melalui pendekatan tersebut, pengembangan investasi hijau diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi, tetapi juga membuka peluang kegiatan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Zulhas Minta BRIN Perkuat Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan
Zulkifli turut menyoroti pentingnya dukungan penelitian dan inovasi teknologi untuk mempercepat pelaksanaan program investasi hijau di berbagai sektor.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nasional.
Pengembangan teknologi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sehingga investasi hijau dapat memberikan manfaat lebih luas bagi industri nasional.
Pemerintah menilai keterlibatan lembaga penelitian dan sektor industri diperlukan untuk mendukung penerapan teknologi pengurangan emisi secara berkelanjutan.
Dengan penguatan inovasi dan pemanfaatan komponen dalam negeri, program investasi hijau diharapkan turut mendorong pertumbuhan industri serta memperkuat perekonomian nasional.
Delegasi Indonesia Ditargetkan Bawa Pulang Investasi Konkret dari COP31
Menjelang pelaksanaan COP31 di Antalya, Turki, Zulkifli meminta delegasi Indonesia memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor terkait agar agenda nasional dapat disampaikan secara terpadu.
Delegasi Indonesia juga diharapkan mampu memaparkan berbagai capaian pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan iklim, pengembangan pasar karbon, serta perlindungan lingkungan hidup kepada mitra internasional.
Selain menyampaikan capaian nasional, delegasi ditargetkan membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara dan investor internasional yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia.
COP31 dijadwalkan berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki, sebagai forum internasional yang membahas penanganan perubahan iklim dan penguatan kerja sama antarnegara.
Melalui forum tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan hasil berupa kerja sama substantif dan investasi hijau yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung perlindungan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
