Pantau - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mendorong penerapan sistem pemilihan kepemimpinan organisasi kepemudaan yang transparan dan akuntabel guna mencegah munculnya dualisme kepengurusan serta konflik internal yang dapat menghambat pengembangan generasi muda Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan melalui penerapan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan yang menjadi salah satu dasar pembenahan tata kelola organisasi kepemudaan.
Erick menegaskan bahwa proses pemilihan pengurus, baik di tingkat pusat maupun cabang organisasi, harus dilaksanakan secara terbuka agar menghasilkan kepemimpinan yang dapat diterima seluruh anggota.
“Saya selalu sampaikan, dengan peraturan kementerian yang terbaru, kami mendorong proses pemilihan kepemimpinan organisasi kepemudaan berikut cabang-cabangnya bisa transparan dan juga memutuskan hasil yang terbaik,” kata Erick dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Erick setelah menghadiri pengukuhan Kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026 di Surakarta, Jawa Tengah.
Kemenpora Sederhanakan Pengesahan Kepengurusan Organisasi Pemuda
Erick Thohir menjelaskan pemerintah berupaya menyederhanakan mekanisme pengesahan kepengurusan organisasi kepemudaan setelah pelaksanaan kongres pemilihan.
Menurutnya, organisasi tidak perlu lagi menjalani proses pelantikan tambahan yang melibatkan birokrasi panjang dan membutuhkan biaya ekstra setelah kongres selesai dilaksanakan.
Hasil pemilihan kepengurusan cukup disampaikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk melalui proses verifikasi sesuai ketentuan.
Erick mengungkapkan Kemenpora telah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Hukum terkait mekanisme pendaftaran dan registrasi hasil kongres organisasi kepemudaan.
Melalui mekanisme tersebut, hasil kongres dapat langsung didaftarkan dan diregistrasikan sehingga proses administrasi kepengurusan menjadi lebih sederhana.
“Kami di Kemenpora sudah memiliki kesepakatan dengan Kementerian Hukum. Hasil kongres itu langsung didaftarkan, diregistrasikan. Insyaallah dengan mekanisme tersebut dualisme kepengurusan ini bisa kita terus kurangi,” ujar Erick.
Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap hasil pemilihan sekaligus mengurangi potensi munculnya kepengurusan ganda dalam organisasi.
Erick Thohir Ingatkan Organisasi Pemuda Tidak Gelar Kongres Tandingan
Erick menegaskan transparansi dalam pemilihan kepemimpinan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas organisasi kepemudaan.
Ia mengingatkan pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilihan agar tidak membentuk kepengurusan baru melalui penyelenggaraan kongres tandingan.
Menurutnya, tindakan tersebut dapat memicu perpecahan dan mengganggu jalannya program organisasi yang seharusnya berfokus pada pengembangan kapasitas generasi muda.
“Jadi jangan nanti ketika sudah ada pemilihan, ada lagi yang tidak puas lalu bikin kongres tambahan, ini tidak sehat,” tegasnya.
Erick meminta seluruh organisasi kepemudaan mengedepankan persatuan serta menghormati proses pemilihan yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi.
Ia menilai konflik kepengurusan berpotensi menghambat kontribusi organisasi dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing pemuda Indonesia.
Karena itu, penerapan tata kelola yang baik dan transparansi dalam proses pemilihan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan program kepemudaan.
Momentum Sumpah Pemuda Jadi Pengingat Pentingnya Persatuan
Erick Thohir juga mengaitkan pembenahan organisasi kepemudaan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober.
Menurutnya, peringatan tersebut menjadi pengingat bagi generasi muda untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan latar belakang, daerah, dan organisasi.
Ia menegaskan organisasi kepemudaan memiliki peran dalam membangun karakter, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan global.
Kemenpora, lanjut Erick, terus mengembangkan berbagai program pemberdayaan pemuda untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan masa depan.
Program tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif apabila organisasi kepemudaan memiliki kepengurusan yang solid dan tidak terpecah akibat konflik internal.
“Mudah-mudahan program-program kepemudaan menjadi hal yang positif, meningkatkan kapabilitas para pemuda untuk masa depan. Karena tidak ada bangsa yang bisa membangun ketika organisasi kepemudaannya terpecah-pecah, ini yang harus kita kawal,” kata Erick.
Pemerintah Dorong Tata Kelola Organisasi Pemuda yang Lebih Baik
Melalui penerapan Permenpora Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola organisasi kepemudaan dengan menekankan transparansi pemilihan dan penyederhanaan administrasi kepengurusan.
Koordinasi antara Kemenpora dan Kementerian Hukum menjadi bagian dari upaya memastikan hasil kongres organisasi dapat diproses melalui mekanisme pendaftaran yang lebih sederhana.
Erick berharap kebijakan tersebut mampu mengurangi konflik internal sekaligus memperkuat peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan nasional.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan agar organisasi pemuda dapat lebih fokus menjalankan program yang bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat.
Dengan tata kelola yang transparan dan kepemimpinan yang solid, organisasi kepemudaan diharapkan dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kualitas serta daya saing generasi muda Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
