Pantau - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara tetangga dan negara sahabat untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
Sultan menilai kerja sama internasional dapat menjadi salah satu pilihan dalam menangani karhutla yang dampaknya semakin meluas hingga ke negara tetangga.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Sultan mengatakan sejumlah titik api di Sumatera dan Kalimantan masih membutuhkan penanganan intensif karena berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
"Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," kata Sultan.
Menurutnya, pemerintah Indonesia memiliki keterbukaan terhadap niat baik negara tetangga yang menawarkan bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Ketua DPD Nilai Bantuan Asing Tak Harus Menunggu Status Bencana Nasional
Sultan menegaskan penerimaan bantuan internasional untuk menangani karhutla tidak harus didahului dengan penetapan status bencana nasional.
Meski mengusulkan kerja sama dengan negara lain, ia tetap meyakini pemerintah Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk mengendalikan kebakaran.
"Kami mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana karhutla," ujarnya.
Sultan juga mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah menerima bantuan internasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk dari Jepang.
"Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh," katanya.
Ia berpandangan bantuan dari negara sahabat dapat menjadi pilihan tambahan untuk mempercepat pemadaman, terutama di wilayah yang masih menghadapi kebakaran cukup luas.
Pemerintah Masih Bahas Tawaran Bantuan Malaysia dan Singapura
Sementara itu, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan terkait tawaran bantuan pemadaman karhutla dari Malaysia dan Singapura.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pembahasan mengenai tawaran bantuan tersebut belum dilakukan secara lebih lanjut.
"Tadi belum dibahas," kata Dudung seusai mengikuti rapat terbatas penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan tawaran bantuan dari Malaysia masih dalam tahap pembahasan.
"Nah ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu ya," katanya.
Pemerintah masih mengandalkan pengerahan sumber daya nasional untuk menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah prioritas.
BNPB Catat 639,23 Hektare Lahan Terbakar Masih Ditangani
Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10/2026), luas lahan yang masih dalam penanganan kebakaran di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare.
Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Kepala BNPB Suharyanto menyebut Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan kebakaran terluas, termasuk kebakaran baru seluas 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Menurut Suharyanto, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menjadi dua provinsi dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang cukup berat.
Upaya pemadaman di Kalimantan Tengah juga menghadapi kendala berupa asap tebal dan rendahnya jarak pandang yang menyebabkan operasi pemadaman melalui udara belum dapat berjalan optimal.
Pemerintah terus mengerahkan satuan tugas darat, helikopter pemadam kebakaran, serta operasi modifikasi cuaca untuk mengendalikan titik api di sejumlah wilayah terdampak.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
