HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Dorong Perdagangan Karbon Untungkan Masyarakat Lokal, Jumhur Hidayat: Jangan Hanya Investor yang Menikmati

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pemerintah Dorong Perdagangan Karbon Untungkan Masyarakat Lokal, Jumhur Hidayat: Jangan Hanya Investor yang Menikmati
Foto: (Sumber :Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim di Jakarta, Selasa (13/10/2026). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.)

Pantau - Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah ingin perdagangan karbon memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat lokal, masyarakat adat, dan warga yang terlibat langsung dalam pemulihan lingkungan.

Pemerintah berupaya memastikan keuntungan dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati investor atau perusahaan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan pemulihan ekosistem.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

"Masyarakat akar rumput, masyarakat adat, dan masyarakat lokal (local harus lebih banyak menikmati (manfaat) dari kelola ekonomi karbon,” kata Jumhur dalam sambutannya.

Menurutnya, pembagian manfaat ekonomi secara adil menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan perdagangan karbon berjalan dengan integritas tinggi.

Pemerintah Ingin Masyarakat Lokal Nikmati Keuntungan Perdagangan Karbon

Jumhur menekankan bahwa pengembangan perdagangan karbon harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ia mengingatkan agar perdagangan karbon tidak hanya menjadi peluang bisnis bagi investor, sementara masyarakat yang berperan menjaga dan memulihkan lingkungan justru memperoleh manfaat yang terbatas.

Menurutnya, semakin besar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat, semakin tinggi pula integritas karbon yang dihasilkan melalui kegiatan tersebut.

Pembagian keuntungan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi atau high integrity carbon market.

Pemerintah juga mendorong agar masyarakat adat dan komunitas lokal mendapatkan porsi manfaat yang lebih besar dari pengelolaan ekonomi karbon.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang usaha baru.

Jumhur Ungkap Potensi Nilai Karbon Mangrove Capai 150 Ribu Dolar AS per Hektare

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur memberikan ilustrasi mengenai besarnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan melalui kegiatan penanaman dan pemulihan ekosistem mangrove.

Ia mencontohkan bahwa satu hektare mangrove dapat menyerap sekitar 3.000 ton karbon dioksida ekuivalen setiap tahun.

Dengan asumsi nilai pengimbangan karbon sebesar 50 hingga 60 dolar Amerika Serikat per ton, potensi nilai karbon dari satu hektare mangrove diperkirakan mencapai sekitar 150.000 dolar AS.

Angka tersebut disampaikan sebagai ilustrasi potensi ekonomi dari kegiatan pemulihan lingkungan melalui mekanisme perdagangan karbon.

Jumhur menjelaskan bahwa penanaman dan pemeliharaan mangrove juga membutuhkan keterlibatan tenaga kerja selama tiga hingga empat tahun.

Kegiatan tersebut dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.

Pemerintah menginginkan sebagian besar manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut dapat dinikmati masyarakat yang terlibat langsung dalam proses penanaman dan pemeliharaan.

Perdagangan Karbon Didorong Jadi Sumber Ekonomi Ramah Lingkungan

Jumhur menegaskan bahwa perdagangan karbon harus dikembangkan sebagai alternatif pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, pola pembangunan konvensional yang mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial tidak boleh terulang dalam pengembangan ekonomi karbon.

Karena itu, pemerintah mendorong mekanisme perdagangan karbon yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi karbon juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas kepala daerah, pemerintah berupaya memperkuat pemahaman mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim.

Jumhur berharap perdagangan karbon dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi baru yang mendukung pemulihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari pengelolaan karbon tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026