Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah mengoptimalkan penanganan darurat banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, setelah bencana tersebut menyebabkan lebih dari 600 warga mengungsi dan sejumlah rumah mengalami kerusakan.
Puan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama bagi warga yang masih berada di kawasan terdampak banjir dan membutuhkan pertolongan segera.
“Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Banjir bandang melanda Kota Padang pada Sabtu (10/10/2026) akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut, terutama di Kecamatan Kuranji dan Nanggalo.
Bencana tersebut menyebabkan sejumlah warga terjebak arus banjir, merusak rumah, serta memutus akses jalan menuju beberapa kawasan terdampak.
Lebih dari 600 Warga Mengungsi, Tim SAR Evakuasi Puluhan Korban
Berdasarkan data sementara, banjir bandang berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang.
Lebih dari 600 warga dilaporkan mengungsi ke sejumlah lokasi, sementara proses pendataan jumlah korban terdampak masih terus dilakukan.
Tim SAR gabungan juga mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah akibat meluapnya sungai.
Proses penyelamatan berlangsung dalam kondisi arus deras sehingga petugas harus menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga yang terjebak.
Puan menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelamat dan relawan yang terlibat dalam proses evakuasi masyarakat.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” tutur Puan.
Ia menilai pertolongan yang cepat sangat diperlukan untuk memastikan warga dapat segera meninggalkan kawasan berbahaya menuju tempat yang lebih aman.
“Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai,” tambah politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Puan Minta Pengungsian Dilengkapi Fasilitas Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
Puan mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada proses evakuasi, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi selama berada di pengungsian.
Menurutnya, masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumah membutuhkan kepastian tempat tinggal sementara, makanan, pakaian, selimut, dan pelayanan kesehatan.
“Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah,” sebutnya.
Puan secara khusus meminta pemerintah menyediakan fasilitas pengungsian yang aman, nyaman, dan mampu memenuhi kebutuhan kelompok rentan.
“Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan,” jelas Puan.
“Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” sambungnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut menegaskan bahwa keputusan mengungsi harus disertai jaminan perlindungan agar masyarakat tidak merasa khawatir terhadap kondisi keluarganya.
“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” ungkap Puan.
Ratusan Rumah Terdampak, DPR Dorong Percepatan Pemulihan Pascabanjir
Selain menyebabkan ratusan warga mengungsi, banjir bandang di Padang juga mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur.
Data sementara mencatat satu rumah mengalami kerusakan berat, empat rumah rusak sedang, serta sekitar 120 rumah terdampak banjir.
Bencana tersebut juga menyebabkan akses jalan di wilayah Kuranji terputus sehingga menghambat mobilitas menuju kawasan terdampak.
Puan meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai perbaikan rumah warga yang rusak serta kelanjutan bantuan setelah masa tanggap darurat berakhir.
“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti kondisi keluarga yang kehilangan sumber penghasilan akibat aktivitas ekonomi terganggu selama banjir.
Menurut Puan, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pemulihan ekonomi agar warga dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
“Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi,” terang Puan.
Puan menilai kepastian bantuan dan pemulihan ekonomi menjadi faktor penting agar masyarakat tidak terpaksa kembali ke rumah sebelum kondisi dinyatakan aman.
DPR Akan Kawal Penanganan Banjir hingga Perbaikan Tanggul Jebol
Puan menekankan pentingnya langkah mitigasi jangka panjang untuk mengurangi risiko terulangnya banjir bandang di Kota Padang.
Salah satu upaya yang didorong adalah perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai sekitar lokasi bencana.
“Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini,” terang Puan.
Ia memastikan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan darurat hingga pelaksanaan program pemulihan pascabencana.
“Kami berharap kerja bersama Pemerintah, DPR, petugas, relawan, dan masyarakat dapat membantu Padang melewati keadaan ini dengan lebih aman,” ucapnya.
Selain itu, Puan meminta pemerintah memastikan tim SAR dan relawan memperoleh dukungan peralatan penyelamatan yang memadai.
Menurutnya, kelengkapan peralatan sangat penting untuk melindungi keselamatan petugas sekaligus meningkatkan efektivitas proses evakuasi warga di tengah kondisi darurat.
“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” tutup Puan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
