Pantau - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo memastikan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui pendataan lahan dan pengembangan sistem satu data reforma agraria.
Komitmen tersebut disampaikan Dedi saat melakukan audiensi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait beserta jajarannya di Jakarta, Selasa.
Dedi menegaskan bahwa BRAN akan memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program perumahan rakyat, termasuk pembangunan rumah subsidi dan nonsubsidi.
"Sebagai Kepala Badan Reforma Agraria yang baru tentunya akan menjadi atensi kami informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri (Maruarar Sirait) bersama tim terkait permasalahan pertanahan," kata Dedi.
BRAN Siapkan Sistem Satu Data Reforma Agraria untuk Dukung Pembangunan Rumah
Dedi menjelaskan bahwa pertemuan dengan Kementerian PKP menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai persoalan agraria yang berkaitan dengan kebutuhan lahan pembangunan perumahan rakyat.
Melalui audiensi tersebut, BRAN memperoleh sejumlah informasi mengenai kendala pertanahan yang selama ini menjadi perhatian Kementerian PKP dalam menjalankan program pembangunan perumahan.
Menurut Dedi, berbagai informasi tersebut akan menjadi dasar bagi BRAN untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan pertanahan agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah konkret, BRAN dalam waktu dekat akan melakukan pendataan kawasan dan lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat.
Pendataan tersebut akan didukung pengembangan sistem satu data reforma agraria yang bertujuan memberikan kepastian mengenai status, lokasi, dan peruntukan tanah.
Sistem itu juga akan membantu pemerintah mengidentifikasi kawasan yang memungkinkan untuk pembangunan rumah subsidi maupun nonsubsidi.
Dedi menilai integrasi informasi pertanahan melalui sistem satu data reforma agraria diperlukan agar kebutuhan lahan dapat terhubung dengan target pembangunan 3 juta rumah.
"Yang pertama adalah sistem satu data reforma agraria. Ini penting, ini memberikan kepastian, salah satunya di Kementerian Perumahan, mana lokasi yang akan dibangun, baik untuk perumahan subsidi maupun yang nonsubsidi. Sehingga target pembangunan 3 juta rumah ini dapat terkoneksi," ujar dia.
Dengan adanya sistem tersebut, BRAN diharapkan dapat menyediakan informasi pertanahan yang lebih terstruktur untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat.
Menteri PKP Maruarar Sirait Minta Kepastian Hukum dan Pemetaan Lahan
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta BRAN memberikan kepastian terhadap berbagai persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan perumahan.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa kejelasan status hukum dan peruntukan tanah menjadi kebutuhan penting agar pembangunan perumahan rakyat dapat dilaksanakan sesuai peraturan.
"Intinya kepastian saja," kata Ara seusai mengadakan pertemuan dengan Kepala BRAN Dedi Prasetyo.
Ara menjelaskan bahwa berbagai persoalan agraria perlu segera ditangani untuk mencegah munculnya konflik pertanahan yang berpotensi berlangsung dalam waktu lama.
Menurutnya, setiap daerah harus memiliki pemetaan yang jelas mengenai penggunaan dan peruntukan lahan agar kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah.
Pemetaan tersebut mencakup kawasan persawahan, lokasi pembangunan perumahan, hingga wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor energi.
Kejelasan pembagian kawasan dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan tanah yang berpotensi menghambat investasi dan pelaksanaan program pembangunan pemerintah.
Selain mendukung pembangunan perumahan rakyat, Ara mengaitkan kepastian peruntukan lahan dengan pelaksanaan program swasembada pangan yang membutuhkan perlindungan dan kejelasan kawasan pertanian.
Karena itu, Kementerian PKP meminta BRAN melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai persoalan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan lahan pembangunan rumah bagi masyarakat.
Ara juga menekankan bahwa Kementerian PKP tidak dapat menyelesaikan sendiri seluruh persoalan pertanahan sehingga membutuhkan keterlibatan BRAN sesuai dengan kewenangannya.
Pendataan Lahan Diharapkan Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah
Kerja sama antara BRAN dan Kementerian PKP diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan agraria yang berkaitan dengan pembangunan perumahan rakyat.
Melalui pendataan lahan dan pengembangan sistem satu data reforma agraria, pemerintah diharapkan memiliki acuan yang lebih jelas dalam menentukan lokasi pembangunan rumah subsidi maupun nonsubsidi.
Kepastian status dan peruntukan lahan juga diperlukan untuk mengurangi potensi konflik pertanahan serta memastikan pelaksanaan pembangunan tidak bertentangan dengan kebijakan penggunaan tanah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung target pembangunan 3 juta rumah melalui penyediaan informasi pertanahan yang terintegrasi dan kepastian lokasi pembangunan.
Dengan pemetaan persoalan agraria yang lebih terarah, BRAN diharapkan dapat membantu Kementerian PKP mengatasi kendala pertanahan dalam pelaksanaan program perumahan rakyat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
