Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan bantuan sosial tetap diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pendapatan atau mengalami peningkatan pengeluaran akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Puan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan hidup dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, kebijakan perlindungan sosial perlu disiapkan untuk membantu keluarga menghadapi tekanan ekonomi selama bencana berlangsung hingga kondisi penghidupan mereka kembali pulih.
Puan Soroti Dampak Karhutla terhadap Ekonomi Warga
Puan menilai kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung berkepanjangan dapat menimbulkan dampak ekonomi berbeda bagi setiap keluarga, terutama masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas harian.
Pembatasan kegiatan masyarakat demi keselamatan berpotensi mengurangi pendapatan pekerja harian, menghambat usaha kecil, serta menambah beban pengeluaran rumah tangga.
“Pekerja harian dapat kehilangan pendapatan, orang tua perlu mengatur pengasuhan, dan pelaku usaha kecil menghadapi berkurangnya kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Puan meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam setiap kebijakan penanganan karhutla, termasuk ketika pembatasan aktivitas harus diberlakukan.
“Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan Pemerintah dengan lebih tenang,” tutur Puan.
Pemerintah Diminta Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Puan menekankan pentingnya penyaluran bantuan kepada keluarga yang mengalami tekanan ekonomi paling berat akibat kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, penentuan penerima bantuan harus mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, termasuk masyarakat yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi kemudian kehilangan penghasilan.
Selain kehilangan pendapatan, pemerintah juga perlu memperhatikan keluarga yang menghadapi tambahan pengeluaran akibat dampak karhutla.
Puan menilai bantuan yang tepat sasaran dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama aktivitas ekonomi belum kembali berjalan normal.
DPR Kawal Pemulihan Ekonomi Korban Karhutla
Puan mengingatkan bahwa membaiknya kualitas udara setelah kebakaran terkendali tidak selalu menandakan kondisi ekonomi masyarakat telah pulih.
Sebagian warga masih membutuhkan waktu untuk kembali bekerja, menjalankan usaha, dan memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Puan meminta pemerintah menjaga kesinambungan bantuan selama masyarakat masih membutuhkan dukungan untuk memulihkan penghidupan mereka.
Ia berharap kebijakan pemulihan tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan mengendalikan kebakaran, tetapi juga kemampuan warga kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri.
DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan karhutla sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
