Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi serta memberikan bantuan kepada jemaah umrah yang terdampak penutupan Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, akibat serangan kelompok Houthi.
Sukamta meminta Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah meningkatkan pemantauan serta menyiapkan layanan darurat bagi WNI yang membutuhkan bantuan.
“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Serangan kelompok Houthi dilaporkan menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam, dengan serangan terparah terjadi di Riyadh pada akhir pekan lalu.
Berdasarkan laporan awal yang dikutip dalam keterangan tersebut, serangan menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan 309 lainnya mengalami luka-luka.
KBRI Riyadh Telusuri Kondisi WNI Usai Serangan
Sukamta mengatakan KBRI Riyadh telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan kondisi WNI setelah serangan yang mengganggu operasional bandara.
Hingga Minggu (11/10/2026) malam waktu Arab Saudi, KBRI Riyadh menyatakan belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban.
“KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,” ujar Sukamta.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, pemantauan harus terus dilakukan karena gangguan penerbangan berpotensi memengaruhi pekerja migran Indonesia dan jemaah umrah.
“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” lanjutnya.
KBRI Riyadh juga telah memberikan bantuan kepada tiga pekerja migran Indonesia yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid.
Bandara Riyadh Ditutup, Jemaah Umrah di Makassar Tertahan
Otoritas Arab Saudi dilaporkan menutup operasional Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu (17/10/2026) menyusul rangkaian serangan kelompok Houthi.
Penutupan tersebut berdampak terhadap perjalanan sejumlah calon jemaah umrah asal Indonesia yang telah merencanakan keberangkatan ke Arab Saudi.
Sejumlah calon jemaah umrah dilaporkan tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10/2026) akibat gangguan penerbangan tersebut.
Sukamta meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait memberikan pendampingan serta memfasilitasi calon jemaah yang gagal berangkat karena penutupan bandara.
“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tutur Sukamta.
Ia menilai gangguan keamanan di Arab Saudi menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah lintas negara.
“Keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tentu perlu dihormati. Namun, ketika situasi keamanan memburuk, keputusan perjalanan harus mempertimbangkan perkembangan faktual dan arahan otoritas yang berwenang,” paparnya.
DPR Minta Layanan Darurat dan Pendataan WNI Diperkuat
Komisi I DPR RI akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler pemerintah dalam menangani dampak serangan terhadap WNI di Arab Saudi.
Sukamta meminta pemerintah memastikan seluruh perwakilan Indonesia memiliki mekanisme penanganan yang jelas bagi warga yang membutuhkan informasi, pendampingan, maupun bantuan darurat.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” jelas Sukamta.
Ia juga meminta pemerintah menetapkan indikator pelayanan yang dapat dievaluasi, mulai dari kecepatan penyampaian informasi hingga kepastian pendataan jemaah umrah dan pekerja migran.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan kemudahan akses layanan konsuler dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terdampak.
“Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal,” sebutnya.
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Jika Gangguan Berlanjut
Sukamta meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan penutupan bandara dan gangguan penerbangan berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Menurutnya, langkah antisipasi perlu mencakup penyediaan bantuan bagi jemaah yang tertahan, khususnya kelompok rentan dan lanjut usia.
“Termasuk dukungan bagi jemaah tertahan, kelompok rentan, lansia, dan mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus,” ungkap Sukamta.
“Persiapan ini harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tambahnya.
KBRI Riyadh telah mengimbau WNI yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa dan mengonfirmasi keberangkatan secara langsung kepada maskapai sebelum menuju bandara.
Jemaah umrah juga diminta mengikuti arahan otoritas Arab Saudi serta memantau informasi resmi dari KBRI, pengelola bandara, dan maskapai penerbangan.
Sukamta mengingatkan seluruh WNI di Arab Saudi agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak.
“Dan apabila membutuhkan bantuan atau fasilitas tertentu, segera hubungi perwakilan otoritas Indonesia terdekat. Terus waspada dan selalu utamakan keselamatan diri,” tutup Sukamta.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
