Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan keselamatan jamaah umrah Indonesia yang terdampak gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di Riyadh, Arab Saudi.
Maman meminta pemerintah segera memperkuat sistem perlindungan jamaah, memperbarui data keberadaan mereka, serta menyiapkan langkah mitigasi darurat untuk mengantisipasi dampak pembatasan penerbangan.
“Kemenhaj harus memastikan setiap jamaah yang terdampak terpantau dengan baik. Jangan sampai ada jemaah yang terlantar, kesulitan informasi, atau bingung meminta bantuan,” kata Maman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, keselamatan jamaah harus menjadi prioritas pemerintah di tengah ketidakpastian jadwal penerbangan akibat perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Konflik Riyadh Berdampak pada Perjalanan Jamaah Umrah
Maman menjelaskan bahwa sejumlah rombongan jamaah umrah Indonesia mengalami kendala perjalanan akibat pembatasan rute udara di kawasan Riyadh.
Gangguan penerbangan juga terjadi pada sejumlah jalur transit di kawasan Teluk, termasuk Abu Dhabi dan Dubai.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penundaan keberangkatan maupun kepulangan jamaah umrah Indonesia.
“Kami memantau perkembangan situasi di Riyadh yang berdampak pada perjalanan jamaah umrah Indonesia. Kemenhaj harus bergerak aktif memantau kondisi jamaah di Arab Saudi maupun calon yang akan berangkat karena keselamatan adalah prioritas utama,” ujarnya.
Maman meminta Kemenhaj segera melakukan pemutakhiran data untuk mengetahui jumlah dan lokasi jamaah yang terdampak gangguan penerbangan.
Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memastikan kebutuhan akomodasi dan konsumsi jamaah tetap terpenuhi selama menunggu kepastian jadwal perjalanan.
DPR Minta Kemenhaj Perkuat Koordinasi dengan KBRI dan Travel Umrah
Selain melakukan pendataan, Maman mendorong Kemenhaj meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.
Koordinasi juga perlu melibatkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang bertanggung jawab terhadap perjalanan jamaah.
Menurutnya, kerja sama antarlembaga diperlukan untuk merespons perubahan jadwal penerbangan internasional dan mempercepat pemberian bantuan kepada jamaah.
Pendampingan darurat juga harus tersedia bagi jamaah yang mengalami kendala di bandara maupun lokasi transit.
“Penanganan harus berdasarkan data kondisi nyata di lapangan, bukan sebatas laporan umum,” katanya.
Maman menegaskan bahwa informasi mengenai kondisi jamaah perlu diperoleh langsung dari petugas dan pihak terkait di lapangan agar bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan.
Kemenhaj Diminta Buka Posko Pengaduan dan Layanan Darurat
Maman turut mendorong pembentukan posko pengaduan serta layanan telepon darurat atau hotline resmi yang mudah diakses jamaah dan keluarga di Indonesia.
Layanan tersebut diharapkan menjadi pusat informasi mengenai perkembangan penerbangan, kondisi jamaah, serta bantuan yang dapat diperoleh selama gangguan perjalanan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai penjadwalan ulang penerbangan, pembatalan perjalanan, dan penyediaan tempat menginap disampaikan secara jelas.
Kepastian informasi dinilai penting untuk mengurangi kekhawatiran keluarga jamaah yang menunggu kabar dari Arab Saudi.
Maman juga mengimbau jamaah dan keluarga tetap tenang serta tidak mengambil keputusan perjalanan tanpa berkoordinasi dengan petugas penyelenggara umrah.
Seluruh jamaah diminta mengikuti arahan otoritas penerbangan dan pemerintah selama penundaan perjalanan demi menjaga keselamatan.
DPR berharap langkah perlindungan dan koordinasi darurat dapat memastikan jamaah umrah Indonesia tetap mendapatkan pendampingan hingga situasi penerbangan kembali memungkinkan perjalanan dilanjutkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
