Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah mendorong percepatan kajian penanganan intrusi air asin pada sumber air baku di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, guna menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat, terutama saat musim kemarau.
Sejumlah solusi tengah dibahas, mulai dari pembangunan waduk hingga perpanjangan jaringan pipa untuk mengatasi keterbatasan pasokan air baku.
Syarif meminta Pemerintah Kota Pontianak bersama instansi teknis terkait segera melakukan kajian untuk menentukan langkah penanganan yang paling efektif.
“Kami meminta Pak Wali Kota bersama kepala balai melakukan kajian untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan agar persoalan air baku ini bisa diatasi,” kata Syarif Abdullah di Pontianak, Rabu (14/10/2026).
DPR dan Pemda Bahas Solusi Intrusi Air Asin
Persoalan intrusi air asin menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan reses Syarif Abdullah bersama Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan kepala balai kementerian terkait.
Pertemuan tersebut membahas kondisi sumber air baku yang menghadapi tantangan akibat masuknya air asin serta keterbatasan pasokan pada musim kemarau.
Syarif menilai penanganan persoalan tersebut membutuhkan kajian teknis agar solusi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu alternatif yang dibahas adalah pembangunan waduk untuk mendukung ketersediaan air baku.
Selain itu, perpanjangan jaringan pipa juga menjadi opsi yang dipertimbangkan dalam upaya memperkuat pasokan air bersih.
Menurut Syarif, setiap alternatif perlu dikaji berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan infrastruktur yang tersedia.
Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah penanganan yang mampu menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih di Pontianak.
Pasokan Air Bersih Pontianak Utara Jadi Perhatian
Selain persoalan intrusi air asin, Syarif menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas pasokan air bersih di wilayah Pontianak Utara.
Kebutuhan tersebut berkaitan dengan dukungan infrastruktur dasar bagi operasional Sekolah Rakyat.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan harus diikuti penyediaan sarana pendukung yang memadai, termasuk akses air bersih.
Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang kegiatan siswa dan operasional fasilitas pendidikan.
Karena itu, peningkatan kapasitas pasokan air di Pontianak Utara turut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Wali Kota Pontianak Siapkan Penanganan Jangka Pendek dan Panjang
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa penanganan persoalan air baku masih menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menurut Edi, pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Pembahasan bersama DPR dan instansi terkait menjadi bagian dari upaya menyusun langkah penanganan tersebut.
“Kami membahas penanganannya untuk jangka pendek dan jangka panjang, yang selanjutnya akan diperinci secara teknis bersama pihak terkait,” kata Edi.
Ia berharap kajian bersama dapat segera menghasilkan keputusan yang dapat ditindaklanjuti menjadi program nyata.
Pemerintah Kota Pontianak juga berupaya memastikan penanganan air baku dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Duplikasi Jembatan Kapuas II dan Jembatan Garuda Turut Dibahas
Selain persoalan air bersih, pertemuan reses tersebut membahas sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur di Pontianak.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah percepatan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II.
Pembangunan tersebut dibahas sebagai upaya mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat.
Pertemuan juga mencakup optimalisasi infrastruktur jalan serta rencana pembangunan Jembatan Garuda.
Sejumlah proyek tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebutuhan infrastruktur yang memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat Perlu Diperkuat
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Pembahasan difokuskan pada kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran.
Kebutuhan peralatan pemadaman, termasuk kemungkinan penambahan perlengkapan, dinilai perlu dievaluasi.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
Sementara itu, penanganan intrusi air asin tetap menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan tindak lanjut melalui kajian teknis bersama.
Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar penentuan solusi untuk menjamin pasokan air baku dan meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat Pontianak.
- Penulis :
- Aditya Yohan
