Pantau - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), meresmikan 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi anak-anak yang tinggal di pulau-pulau terpencil atau wilayah hinterland.
Dari 10 SPPG yang diresmikan, sebanyak enam unit berada di kawasan aglomerasi atau perkotaan, sedangkan empat unit lainnya berlokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, mengatakan pengembangan SPPG di wilayah terpencil menjadi prioritas pemerintah karena masyarakat di daerah tersebut menghadapi tantangan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan gizi.
Menurutnya, wilayah terpencil juga menjadi perhatian karena prevalensi tengkes atau stunting yang cenderung tinggi, sementara sejumlah SPPG di daerah tersebut belum mulai beroperasi.
"Biasanya di daerah yang jauh itu prevalensi stunting-nya tinggi. Nah, ini yang kita utamakan, karena banyak SPPG di wilayah terpencil belum berjalan," kata Syartiwidya di Batam, Rabu, 14 Oktober 2026.
Empat SPPG Dibangun di Wilayah 3T untuk Jangkau Anak-Anak Pulau Terpencil
Empat SPPG yang diresmikan di wilayah 3T tersebar di Pulau Pemping, Kecamatan Belakang Padang; Pulau Ngenang, Kecamatan Nongsa; Pantai Gelam, Kecamatan Bulang; serta Galang Baru, Kecamatan Galang.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses program MBG bagi anak-anak yang tinggal di pulau-pulau di luar daratan utama Batam.
Dengan demikian, pelayanan pemenuhan gizi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Sementara itu, enam SPPG di kawasan aglomerasi berlokasi di Patam Lestari, Kecamatan Sekupang; Batu Besar, Kecamatan Nongsa; Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja; Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong; Belian, Kecamatan Batam Kota; serta Kibing, Kecamatan Batu Aji.
Syartiwidya menjelaskan bahwa operasional SPPG di wilayah 3T memiliki tantangan berbeda dibandingkan dengan fasilitas serupa di kawasan perkotaan.
Perbedaan tersebut meliputi pendanaan, jumlah penerima manfaat, kapasitas dapur, ketersediaan tenaga relawan, hingga pengadaan bahan baku makanan.
Salah satu perbedaan utama terletak pada jumlah penerima manfaat di wilayah 3T yang berada di bawah 1.000 orang, sehingga kapasitas dapur dan kebutuhan tenaga relawan lebih kecil dibandingkan dengan SPPG di kawasan aglomerasi.
Selain itu, harga bahan baku makanan di wilayah kepulauan tidak dapat disamakan dengan harga di perkotaan karena adanya perbedaan kondisi geografis dan akses distribusi.
"Untuk dapur 3T agak berbeda, karena jumlah penerima manfaat di bawah 1.000. SPPG luasannya kecil, relawannya juga tidak banyak. Kemudian, untuk harga bahan baku tidak bisa disamakan dengan aglomerasi di kota," ujarnya.
Pemerintah Terapkan Mekanisme Khusus untuk Dapur MBG di Wilayah Terpencil
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menerapkan mekanisme khusus dalam penyelenggaraan SPPG di wilayah 3T, termasuk penyesuaian indeks harga bahan baku berdasarkan kondisi masing-masing daerah.
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan dapur MBG di kawasan terpencil tetap dapat beroperasi sesuai kapasitas pelayanan, ketersediaan sumber daya, dan biaya pengadaan bahan makanan setempat.
Penyesuaian operasional juga dilakukan agar keterbatasan jumlah penerima manfaat maupun kondisi geografis tidak menghambat pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, menyambut positif peresmian 10 SPPG tersebut karena dinilai dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat program MBG.
Menurutnya, keberadaan SPPG di wilayah 3T sangat penting untuk menjangkau anak-anak di kawasan hinterland yang sebelumnya belum memperoleh pelayanan secara optimal.
Hendri berharap seluruh SPPG yang baru diresmikan dapat mulai beroperasi dalam beberapa hari ke depan sehingga manfaat program segera dirasakan masyarakat.
"Dengan peresmian hari ini, dalam beberapa hari ke depan SPPG ini diharapkan sudah beroperasi. Kalau SPPG 3T beroperasi, penerima manfaat juga akan bertambah, khususnya di wilayah hinterland," kata Hendri.
Dinas Pendidikan Batam Ingatkan Pengelola SPPG Cegah Keracunan Makanan
Selain memperluas jangkauan pelayanan, Hendri menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG di seluruh SPPG.
Para kepala SPPG diminta memastikan kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan yang disiapkan tetap terjaga agar program tersebut tidak menimbulkan kejadian luar biasa, termasuk kasus keracunan pangan.
Pengawasan terhadap proses penyediaan dan pelayanan makanan bergizi juga harus diperkuat untuk memastikan keselamatan seluruh penerima manfaat.
Hendri menekankan bahwa peningkatan kualitas gizi anak harus berjalan beriringan dengan penerapan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan operasional SPPG.
Pemerintah Kota Batam juga berharap kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola SPPG, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendukung keberhasilan program MBG.
Sinergi tersebut diperlukan guna memastikan kelancaran operasional dapur, memperluas cakupan penerima manfaat, serta memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di kawasan perkotaan maupun pulau-pulau terpencil.
Hendri mengingatkan bahwa penyediaan makanan bergizi bukan sekadar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga berkaitan dengan harapan orang tua terhadap kesehatan, pertumbuhan, dan masa depan anak-anak mereka.
"Dibalik setiap makanan yang disiapkan, di sana ada harapan orang tua, masa depan anak dan cita-cita bangsa," kata dia.
Melalui peresmian 10 SPPG tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak sekaligus memastikan pemerataan pelayanan gizi hingga wilayah kepulauan terluar.
- Penulis :
- Arian Mesa
